Home  / Nasional
Tok! DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi...
Senin, 2 September 2019 | 19:04:30
(CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: BPJS Kesehatan
JAKARTA - DPR menolak rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun penolakan tersebut tak berlaku untuk peserta mandiri khusus kelas I & II. Komisi IX dan Komisi XI DPR menjadikan keputusan tersebut sebagai kesimpulan saat rapat dengan Kementerian terkait hingga Dirut BPJS Kesehatan.

Walaupun keputusan bukan di tangan DPR melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan tersebut tetap diambil menjadi sebuah kesimpulan.

"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno di Gedung DPR, Senin (2/9/2019).

Dengan kata lain, peserta yang membayar iuran mandiri menurut DPR tidak boleh iurannya dinaikkan sebelum pemerintah membereskan data cleansing. DPR tidak menyebutkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga kelas I dan II yang bukan penerima bantuan iuran.

DPR juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp 32,84 triliun. Menurut, pemerintah juga harus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerima bantuan iuran.

"Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BPKP," tuturnya.

Selain itu Kementerian Kesehatan juga diminta memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN.

(cnbcindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Bintang Muda Liverpool Tolak Madrid karena Muak dengan Ramos
Kenaikan Iuran Tak Jamin Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah Beberkan Hitungan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Kasus Korupsi Anggaran, Kejaksaan Periksa Pimpinan DPRD Batam
DPR Tolak Sekolah di Zona Merah Corona Kembali Dibuka

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad