Home  / Nasional
Dampak GBHN Dihidupkan, Presiden Bertanggung Jawab ke MPR
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 20:27:38
(CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra Saat Sidang Gugatan Sengketa Pilpres 2019
JAKARTA - Profesor hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan konsekuensi dihidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah presiden harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke MPR. 

"Saya berpendapat GBHN itu adalah sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara ini agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa yang diputuskan oleh MPR," kata Yusril seperti dikutip dari detikcom, Sabtu (17/8/2019). 

GBHN adalah panduan arah pembangunan yang harus dijalankan Presiden. GBHN ditetapkan oleh MPR, bukan pihak eksekutif pemerintahan. Namun bila GBHN dihidupkan, MPR harus kembali seperti dulu lagi, bukan MPR seperti yang sekarang ada.

"Namun MPR yang dimaksud tentulah bukan MPR seperti sekarang sebagaimana dihasilkan oleh amendemen UUD 1945. MPR-nya haruslah merupakan 'penjelmaan seluruh rakyat Indonesia' yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini. 

Konsekuensi dihidupkannya kembali GBHN adalah MPR perlu kembali menjadi versi terdahulu, yakni lembaga tertinggi sebagai tempat presiden mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. 

"Kalau sudah demikian keadaannya, maka kembali harus bertanggungjawab kepada MPR, bukan seperti sekarang, Presiden tidak jelas bertanggungjawab kepada siapa," kata Yusril.

MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak ada sejak presiden dipilih langsung oleh rakyat, yakni sejak 2004. Pada saat itu, presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat dan tak lagi menjadi mandataris MPR.

"Kalau dikatakan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya secara langsung, maka bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Bagi saya itu tidak jelas mekanismenya," kata Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini berpandangan, bila GBHN dihidupkan lagi maka MPR perlu menjadi lembaga tertinggi negara. 

"Konsekuensinya memang demikian. Saya berpendapat, penempatan posisi MPR seperti itu lebih mencerminkan ide bernegara bangsa Indonesia yang dilatarbelakangi adat dan Islam," kata Yusril.

(cnbcindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Gelontorkan Rp5,6 Triliun, Jokowi Hidupkan Pariwisata Indonesia

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad