Home  / Nasional
Andai Rini Ngotot Rombak Direksi BUMN, Ini Dampaknya!
Selasa, 13 Agustus 2019 | 20:08:55
(CNBC Indonesia/Shalini)
Foto: Rini Soemarno menteri BUMN di acara pencatatan perdana KIK Dinfra toll road mandiri 001.
JAKARTA - Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia menilai rencana perombakan manajemen lima perusahaan BUMN yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno akhir Agustus ini dinilai akan membebani menteri BUMN yang akan menjabat selanjutnya.

Hal ini berdampak dengan catatan jika menteri BUMN saat ini yang dijabat Rini Soemarno digantikan posisinya oleh calon menteri lain di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan tak etis dilakukan perubahan dalam manajemen BUMN yang sudah ada saat ini di masa transisi yang tinggal 2 bulan ke depan berlakunya periode kedua Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin.

"Misal di [direksi] BUMN diganti, sedangkan Oktober ada yang baru [menteri BUMN yang baru] kalau Bu Rini tidak melanjutkan. Berarti kalau diganti menteri BUMN nanti akan sulit mengganti sesuai visi misi dia makanya dinilai membebani, makanya kalau transisi tidak boleh ada kebijakan strategis," kata Piter di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain itu, tak dilakukannya pergantian manajemen di masa transisi ini dinilai untuk menghindarinya terlalu cepatnya pergantian pengurus BUMN selanjutnya.

"Perlu juga dihindari untuk melakukan penggantian yang terlalu cepat. Pergantian menteri masih akan ada 2 bulan lagi, apa alasan mendesak mengganti direksi BUMN saat ini? Jangan merusak tata kelola yang sudah ada saat ini. Kalau mungkin ya mungkin aja," tegas dia.

Namun demikian, dia menilai dalam rencana penggantian saat ini, Menteri BUMN tampaknya sudah melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi. Meski pada akhirnya Presiden mengeluarkan ultimatum bagi jajaran menterinya untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis hingga Oktober nanti.

Lima BUMN bakal melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di akhir bulan ini. Agendanya sama yakni evaluasi semester I-2019 dan pergantian pengurus perusahaan, baik direksi maupun komisaris.

Pelaksanaan RUPSLB ini berseberangan dengan ultimatum dari Jokowi yang melarang seluruh menteri Kabinet Kerja mengeluarkan kebijakan strategis termasuk merombak jajarannya, termasuk direksi perusahaan pelat merah.

Kelima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.

Lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

"Mata acara ini merupakan usulan Menteri BUMN [Rini Soemarno] sebagai pemegang saham, berdasarkan surat nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal permintaan penyelenggaraan RUPSLB," tulis pengumuman RUPSLB Bank Mandiri.

(cnbcindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Dituding Langgar Perintah Jokowi, Menteri Rini Buka Suara
KPK Tetapkan Dirkeu AP II Sebagai Tersangka Kasus Suap
Deretan Direksi BUMN yang Terciduk KPK di Bawah Pimpinan Rini
OTT Dirkeu Angkasa Pura II, Ini Jumlah Uang yang Diamankan KPK
Pejabat BUMN yang Terjaring OTT KPK Dirkeu Angkasa Pura II

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad