Home  / Nasional
Ingat, PNS yang Terima Parcel Lebaran Siap-Siap Dijemput KPK
Kamis, 30 Mei 2019 | 17:39:52
(dok.net)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin meminta agar ASN dan PNS tidak menerima parcel lebaran dalam bentuk apapun. Pasalnya parcel lebaran bisa mengarah para perbuatan gratifikasi dan suap.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang juga menghimbau agar ASN dan PNS tidak menerima parcel lebaran.

ASN tetap diperbolehkan menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, namun bingkisannya dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim. Bila parsel tetap diterima maka akan dilaporkan ke KPK.

"Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima risiko masing-masing yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Syafruddin dalam keterangan resmi yang ditulis Kamis, (30/05/2019).

ASN juga dilarang menggunakan mobil. Karena mobil dinas hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Saat lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi," sebutnya.

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran mengenai imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.

Dijelaskan sebagai pegawai negeri/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan apabila ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berindikasi pada tindak pidana korupsi.

Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Jaksa KPK Sebut Menag Lukman Terima Uang Rp70 Juta dalam Kasus Jual Beli Jabatan
Dipecat KPK, Pengawal Tahanan Idrus Marham Diduga Terima Rp300 Ribu
KPK Sebut Uang Miliaran Rupiah Berserakan di Rumah Dinas Gubernur Kepri Nurdin Basirun
Geledah Rumah Dinas Gubernur Kepri Nurdin Basirun, KPK Amankan Uang Puluhan Miliar
Bupati Kepulauan Meranti Dicecar Soal Aliran Suap ke Bowo Sidik

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad