Home  / Nasional
Angka Kemiskinan Tinggi, Aparat Hukum di Nisel Dinilai Lemah
Jumat, 9 Maret 2018 | 21:59:13
fb
Serius Halu
PEKANBARU, riaueditor.com - Berbicara di hadapan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat saat berkunjung ke Nias Sumatera Utara Agustus 2016 silam, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan agar fokus terhadap pengembangan pariwisata dan perikanan sesuai potensi yang ada di daerah tersebut. Sayangnya pesan Presiden tersebut tak mendapat perhatian Bupati Nias Selatan (Nisel) Hilarius Duha.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Nisel Serius Halu disela-sela kunjungan kerja di Pekanbaru, Jumat (09/03/18).

“Kalau saja Bupati Hilarius fokus pada pengembangan potensi daerah, saya yakin tingkat kemiskinan di Nisel yang kini mencapai 40 persen bisa ditekan,” ujar politisi PKPI Nisel didampingi Ketua DPD PAN Nisel Arojiduhu Jamili.

Ia mengatakan, bukti ketidakfokusan Bupati terlihat dari kurangnya promosi dari Pemda. Hal ini juga diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan menuju tempat wisata.  

Tak sampai disitu, kinerja Bupati Hilarius dalam menempatkan pejabat juga dinilai amburadul. Sebagai contoh, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan Pemuda dan Olah Raga yang berlatar Pertanian.

“Ini kan tak sesuai dengan background. Jadi bagaimana mungkin potensi yang ada bisa dikembangkan jika penempatan pejabat sama saja dengan cara cara yang dilakukan Bupati Idealisman Dachi sebelumnya”, ujar anggota dewan asal Dapil Pulau Pulau Batu tersebut.

Ia mengatakan kalau saja fokus untuk menekan angka kemiskinan di Nisel, semestinya Bupati Hilarius gencar melakukan promosi keluar daerah dan mendatangkan investor sesuai potensi yang dimiliki daerah sehingga dengan demikian bisa membuka lapangan kerja, ujar Serius Halu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD PAN Nisel Arojiduhu Jamili. Ia mengatakan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi Nisel tidak terlepas dari suburnya praktek korupsi di 44 desa di wilayah Kabupaten Nisel. Dana desa dari pemerintah pusat misalnya, banyak dikorupsi.

“Coba saja misalnya dana desa yang berkisar Rp 600 sampai 700 juta per desa hanya bisa membangun jalan semenisasi 40 meter dengan lebar 3 meter saja. Kalau saya hitung biaya untuk satu meter tak lebih dari Rp 500 ribu saja. Disitu sudah komplit termasuk material, gaji tukang dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemana sisa dana desa tersebut kalau bukan dikorupsi”, tuding Arojiduhu.

Disisi lain ucap Aroiduhu, laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum juga bagaikan sampah yang tak berguna. Ia pun meyakini bahwa 70 persen dana desa dikorup oleh aparat yang menangani Alokasi Dana Desa (ADD).

“Buktinya ratusan laporan masyarakat tentang dugaan korupsi dana desa baik ke Kepolisian maupun  ke Kejaksaan tak pernah diproses alias selalu dipetieskan”, ujar Arojiduhu kecewa. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Bupati Bengkalis Lantik Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas
Tito Pastikan Provinsi Baru di Papua Bernama Papua Selatan
Bakamla RI Segera Miliki Sekolah Tinggi
Dalam 7 Bulan Sudah 3 Petinggi Gojek Hengkang
Walhi Sebut Proyek di Selatan Jawa Tingkatkan Risiko Bencana

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad