UCAPAN RAMADHAN RIAUEDITOR
Home  / Lingkungan
Pemprov Riau Diminta Sikapi Masalah Kebun di Kawasan Hutan
Rabu, 3 Maret 2021 | 16:38:11
fin/riaueditor.com
Pekanbaru, riaueditor.com - Salah satu problem tidak tercapainya peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah masalah kawasan. Dimana lahan petani masuk dalam kawasan hutan. Untuk itu Pemprov Riau diminta menyikapi masalh ini hingga ke tingkat pusat.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin  Hutagalung SH usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan petinggi PTPN V bersama Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Rabu (3/3/21).

"Poin paling penting pada RDP dengan PTPN V tadi, adalah PSR. Dimana koperasi - koperasi dibawah PTPN V itu sangat banyak. Ternyata diketahui problem daripada terkendalanya PSR di Riau itu adalah, cukup signifikan. Bahwa lahan petani itu semua masuk dalam kawasan hutan. Sehingga PSR gagal disana", ucapnya.

Dalam RDP itu juga kata Robin, pihaknya membahas masalah pola pembinaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi PTPN V selama ini.

Menyikapi problem PSR tersebut, Komisi II DPRD Riau kata Robin mendesak Disbun Riau maupun PTPN V agar memberikan data.

"Sekarang ini kan kita sedang dalam membahas revisi  RTRW nya Riau. Kemungkinan ada celahnya disana. Makanya kita minta kepada Dinas Perkebunan maupun PTPN V memberikan data yang valid. Sehingga kita bisa lepaskan dalam kawasan hutan dan program PSR bisa terwujud", ujar Robin.

Secara pribadi kata politisi asal fraksi DPRD Riau, bahwa pemerintah pusat perlu ada terobosan. Lahan-lahan petani yang sudah bersertifikat supaya pemerintah mengeluarkan deskresi. 

Ketika didesak berapa sesungguhnya luas lahan petani yang masuk dalam kawasan hutan sesuai paparan Kepala Disbun Riau Zulfadli, Robin mengaku berfariasi.

"Makanya tadi kita minta data yang valid dari Disbun dan PTPN V", sebutnya.

Robin pun berharap agar Pemprov Riau mengambil langkah-langkah konkrit yang  diperlukan supaya pemerintah pusat bisa melepaskan kebun milik petani yang ada dalam kawasan hutan.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur PTPN V, Jatmiko K Santosa, mengaku RDP dengan DPRD Riau terkait berbagai permasalahan.

"Beliau-beliau anggota dewan ini pasti ingin mengetahui pandangan yang dari misi perusahaan seperti apa sih gitu loh. Dan itu juga pasti ada berbagai laporan dari masyarakat. Dan inilah jawaban atau klarifikasi kami", ujar Jatmiko singkat yang dikawal ketat oleh sejumlah pegawai PTPN V. 

Adapun anggota komisi II DPRD Riau yang hadir pada RDP itu diantaranya, Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto, M. Arpah, Suyadi, Sewitri, Hj. Yanti Komalasari dan Manahara Napitupulu. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Asisten II Setdaprov Riau Pimpin Rakor Pelepasan Kawasan Hutan Objek Persiapan Pengadaan Tanah PSN
Sebut UU CK Lemah Tangani Kebun Ilegal di Kawasan Hutan, Yohanis: Mestinya Tembak Mati
Update COVID-19 Riau 13 April 2021: 253 Kasus Baru, 6 pasien Meninggal
Gubernur Minta Formasi CPNS Riau Ditambah
Wagubri Uraikan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter