Home  / Lingkungan
LSM Desak Kementerian LHK Cabut Sertifikat CITES PT Tambak Seraya Pratama
Senin, 23 November 2020 | 20:54:30
har/riaueditor.com
Kondisi sungai Takuana Buluh yang berdampingan dengan areal PT Tambak Seraya Pratama.
PEKANBARU, riaueditor.com - Carut marut tata kelola pemanfaatan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berbuntut lahirnya izin-izin yang sarat masalah di kemudian hari, salah satunya izin penangkaran dan perdagangan Ikan Arwana atau arowana kepada PT Tambak Seraya Pratama yang berlokasi di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Minas, provinsi Riau.

Diberitakan media ini sebelumnya, para aktifis di Riau menyayangkan bertebarannya sertifikat CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, yang melegalkan perusahaan penangkaran Arwana yang beroperasi di sempadan kawasan konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarief Hasyim (TAHURA SSH), tak terkecuali PT Tambak Seraya Pratama yang dinilai "CACAT HUKUM".

Ketua LSM Jankar Said Ahmad Kosasih, SH kepada riaueditor.com dengan tegas meminta Kementerian LHK untuk segera mencabut Sertifikat CITES (A-ID-514) atas nama PT Tambak Seraya Pratama, karena selama belasan tahun pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melegalisasi penangkaran Arwana kepada PT Tambak Seraya Pratama tanpa menimbang kepentingan daerah selaku pejabat yang berwenang dalam memberi izin pemanfaatan kawasan hutan produksi seperti diatur dalam P.19 Tahun 2005.

Dikatakan Said Ahmad, kementerian LHK melalui Dirjen PHKA juga melakukan hal sembrono dengan menerbitkan sertifikat CITES tanpa didahului audit lingkungan  terhadap dampak beroperasinya perusahaan di zona penyangga yang berfungsi mengurangi tekanan aktifitas liar terhadap kerusakan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarief Hasyim, Riau tersebut.

Menurut Said Ahmad, sejak beroperasi PT Tambak Seraya Pratama telah mengkonversi hutan alam seluas lebih kurang 100 hektar, membangun 159 unit kolam penangkaran seluas 20 hektar dengan tujuan ekspor ke China, Taiwan dan Thailand, bangunan dan sarana penunjang lainnya, sisanya hamparan perkebunan kelapa sawit.

Dijelaskan dia, sejalan dengan Undang-undang, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan selayaknya dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Said menegaskan bahwa perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku merupakan kejahatan yang luar biasa, karena mengancam kelangsungan kehidupan generasi yang akan datang. 

"Pemanfaatan kawasan hutan yang berujung perusakan, menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin penegakan hukum yang berasaskan keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan agar memberi efek jera," tukasnya.

Arwana atau arowana (familia Osteoglossidae) merupakan ikan air tawar purba yang tersebar mulai dari Afrika, Asia Tenggara, Australia, hingga Amerika Selatan. Studi genetik dan temuan fosil menunjukkan ikan ini telah hidup di bumi sejak 220 juta tahun yang lampau. 

"Disebut Takuana, sungai yang membelah TAHURA SSH ini dahulunya merupakan habitat hidup tempat berkembangnya populasi Arwana atau Arowana, yang selalu dikisahkan tetua kampung sebagai "Naga Emas Riau" itu," ungkap Said Ahmad Kosasih, putera jati Kampar yang pernah menjabat Anggota DPRD Kabupaten Kampar ini kepada riaueditor.com di kantornya, Senin (23/11/2020).

Said Ahmad juga menyayangkan tidak adanya upaya pemerintah provinsi Riau selama ini menuntut keberadaan perusahaan-perusahaan penangkaran Arwana yang menguasai kawasan hutan di penyangga kawasan konservasi TAHURA SSH yang menjadi paru-paru masyarakat di tiga kabupaten kota, yakni Pekanbaru, Kampar dan Siak itu.

"Prinsip dasar yang membedakan pengelolaan kawasan hutan konservasi dengan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian guna menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Tujuannya, mempertahankan daya dukung alam (carrying capacity) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (biodiversity) yang dikandungnya," jelasnya. 

Said Ahmad mengaku akan melakukan upaya hukum berupa legal standing, baik terhadap kementerian LHK maupun pemprov Riau dan Dinas terkait (DLHK.red) yang selama ini terkesan melakukan pembiaran.

Said Ahmad juga mengingatkan kepada Gubernur Riau Syamsuar untuk mengawasi tindak-tanduk institusi di jajarannya, khususnya DLHK Riau agar tidak mengambil keputusan yang salah.

"Akhir-akhir ini tindak tanduk DLHK Riau selalu mendapat sorotan negatif, baik dimata aktifis lingkungan maupun di intern dinas, oleh karenanya kami mengingatkan Gubernur Riau untuk meningkatkan kehati-hatian agar tidak mengambil keputusan yang salah," katanya.

Lanjut Said Ahmad Kosasih, pada kesempatan ini kami juga mengimbau perhatian para peneliti dan kelompok konservasionis untuk melakukan kajian menyeluruh guna menyelamatkan TAHURA Sultan Syarif Hasyim dari tangan-tangan cukong dan pengusaha jahat yang dilegalkan oleh pemangku jabatan.

"Tahura SSH berdasarkan SK Penetapan dari Menteri Kehutanan ada seluas 6.172 hektar, saat ini yang masih berhutan lebih kurang 2000 hektar atau sepertiganya saja, sisanya telah dikuasai masyarakat dan para cukong perkebunan sawit, oleh karenanya kami mengimbau semua pihak khususnya para peneliti dan kelompok konservasionis untuk melakukan kajian menyeluruh dalam rangka menyelamatkan TAHURA SSH dari ancaman kepunahan," pungkasnya.(har)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
PT Arwana Citra Mulia Diharapkan Bisa Memberikan Kontribusi Positif di Masyarakat
Gubri Tes Wawancara Calon Komisaris PT PIR Melalui Virtual
Kali Ketiga Mahasiswa Geruduk Kantor Kejari, Minta Kasus Mobnas Ketua DPRD Pekanbaru Diusut Tuntas
Registrasi SNMPTN Mulai Dibuka 4 Januari, Berikut Informasi Lengkapnya
Asisten I Setdaprov Riau Buka Rakor LPTQ Se Riau Tahun 2020

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter