Home  / Lingkungan
16 Tahun Penangkaran Arwana PT Tambak Seraya Disinyalir Gunakan Izin Cacat Hukum
Jumat, 23 Oktober 2020 | 04:21:38
Foto : Ist
PEKANBARU, riaueditor.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi  Riau melalui Kepala UPT. KPHP Tahura Minas Ir Setyo Widodo memastikan PT Tambak Seraya Pratama yang bergerak dibidang penangkaran Arwana telah mencaplok Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas seluas 87 hektar tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang.

Penegasan ini disampaikannya di ruang kerjanya, Senin (19/10/2020) seraya memperlihatkan peta kawasan HPT yang dicaplok.

Senada dengan itu, Humas Balai Besar KSDA Riau, Dian Indriati saat dikonfirmasi via WhatsApp (WA) membenarkan bahwa izin penangkaran di HPT dapat diterbitkan jika mendapat izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang.

Terkait dengan PT Tambak Seraya Pratama yang beroperasi di HPT Minas, Dian menjelaskan bahwa PT Tambak Seraya Pratama tersebut telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati Kampar di Tahun 2004 silam.

Ditanya apakah penerbitan izin di kawasan HPT bagian dari kewenangan Bupati?, dikatakan Dian bahwa untuk perpanjangan izin penangkaran PT Tambak Seraya Pratama yang jatuh pada bulan Juni 2021 perusahaan harus mendapatkan Izin dari KPHP Minas yang berwenang mengelola HPT.

"Setelah itu baru mengajukan permohonan perpanjangan izin ke Balai Besar KSDA Riau," kata Dian.

Terkait itu, Direktur Investigasi dan Pengkajian Hutan LSM Tropika Riau, Rafiziz mengatakan bahwa kawasan hutan bukan wilayah kewenangan bupati dalam menerbitkan izin, "Ini jelas sebuah pelanggaran, artinya pejabat ataupun institusi di sini secara sadar melakukan maladministrasi dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku," ungkap Rafiziz.

Rafiziz bahkan mensinyalir bahwa selama 16 Tahun PT Tambak Seraya Pratama telah mengelabui publik dengan bermodalkan Izin Penangkaran yang patut diduga cacat hukum.

"Ini yang disebut "carut marut" tata kelola kawasan hutan yang berimplikasi hilangnya keanekaragaman hayati yang tinggi (high biodiversity), semua tidak terlepas andil "kong-X-kong-tangan-tangan-kotor" sang pengambil keputusan," pungkasnya.(har)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Rawat Riau Hijau, LSM Ingatkan Gubri Tak Lakukan MoU dengan PT Tambak Seraya
Polsek Langgam Ungkap llegal Loging di Areal PT NSR Desa Segati
16 Calon Komisaris dan Dirut PT PIR Lulus Tes Administrasi
LSM Desak Kementerian LHK Cabut Sertifikat CITES PT Tambak Seraya Pratama
Intip Sejumlah Perubahan Aturan Pajak di UU Cipta Kerja

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter