Home  / Lingkungan
Soal Limbah PT BSS, Ini Penjelasan Kadis DLH Rohil
Selasa, 2 Juli 2019 | 20:56:27
(Doc. Net)
Kadis DLH, Suwandi, S.Sos
BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) membantah pihaknya tidak berbuat, tidak bekerja serta tidak mengindahkan laporan masyarakat terkait dengan bau limbah PT Balam Sawit Sejahtera (BSS). 

"Sejak berdiri dan beroperasi 2018 lalu kami sudah menindaklanjuti beberapa laporan masyarakat," Kata Kadis DLH, Suwandi, S.sos , Selasa, (2/7/2019).

Soal somasi yang dilayangkan oleh Forum Masyarakat Bersih (Formasi) Riau ke DLH, Suwandi menegaskan pihaknya menyambut baik kritikan yang dilayangkan kepada Dinasnya.

"Kami terima somasi itu," Katanya yang saat itu didampingi Kabid Penata dan Penaatan M.Nurhidayat, SH, Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Suta Wirapraja, MT, Kasi Penengak Hukum, Carlos Roshian,ST dan Kasi Kerusakan, Syahrul, 

Masih terkait Somasi, Kadis DLH Suwandi menyebutkan pada prinsipnya Somasi tersebut ditindaklanjuti dan juga akan dijadikan untuk perbaikan kedepannya agar pengawasan lebih diperketat. " Terkait pengelaan limbah kalau tak salah kami sudah 4 atau 5 kali turun kelapangan," Ujarnya.

Bahkan kata suwandi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sudah menurunkan tim Penegakkan Hukum (Gakkum) berjumlah 3 orang dari Dirjen pengaduan masyarakat.

Tim sebutnya sudah melakukan verifikasi dan hasil itu akan dibawa kekementerian. " Tim turun tanggal 27 juni lalu selama 2 hari. Setelah ada tindaklanjut dari kementerian, Hasil verifikasi akan dilimpahkan kepemda. Dan pemdalah yang memberikan sanksinya," Terangnya.

Suwandi menambahkan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk tentunya perlu bukti-bukti, Untuk itu kata dia, Besok pihaknya akan mengambil 2 sample, Sampel tingkat kebauan 6 parameter dan sampel yang diakibatkan proses TBS tingkat emisi. Sampel yang diambil akan dibawa kelaboratorium bogor dan dalam 2 pekan hasilnya akan keluar.

"Setelah ambil sampel, dan ternyata sampel melebihi baku mutu maka pemda akan memberikan sanksi administrasi. Sanski sesuai dengan tahapannya dilakukan ada beberapa tahap, tahap akhir yang dapat dilakukan bisa saja sampai pencabutan ijin lingkungan dan sanksi pidana sesuai dengan Permen LH nomor 50 tahun 1996 tentang tingkat kebauan," Jelasnya.

Mantan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang yang kini berubah nama menjadi Dinas Perkim ini menyampaikan saat ini di Rohil sudah ada 27 PKS. Tiap tahunnya ungkap Suwandi pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 27 PKS tersebut.

"Ini aset daerah yang harus dijaga. Namun dalam mengelola sebuah usaha, Pelaku usaha harus menjaga lingkungan agar tidak tercemar," pungkasnya. (jal)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Babinsa 06/Siak Hulu Ajak Masyarakat Ciptakan Kamtibmas
714.652 Peserta Daftar SBMPTN 2019, 85 PTN Sediakan Kuota 40%, 552.614 Peserta Dipastikan Gagal
Kalahkan Warriors, Raptors Cetak Sejarah Juara NBA
URP Beri Peluang Mahasiswi UIR di Korsel
PUPR Riau Siapkan Tiga UPT Guna Atasi Bencana Longsor Selama Mudik Lebaran

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad