Home  / Lingkungan
KLHK Sebut Perambahan Hutan Desa Segati Kewenangan Pemprov Riau
Selasa, 14 Mei 2019 | 10:50:20
fin/riaueditor.com
PEKANBARU, riaueditor.com - Dua unit eksavator yang diduga digunakan merambah hutan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Februari silam, hingga kini masih berstatus Pulbaket. Sementara KLHK menyebutkan penyelidikan kasus tersebut kewenangan Dinas LHK Riau.

Penegasan itu disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Ir. Sustyo Iriono melalui Kepala Balai Hukum Gakkum Wilayah Sumatera, Edward Hutapea menyikapi status Pengumpulan barang bukti dan keterangan Pulbaket) oleh Dinas LHK Riau.

"Operasi perambahan hutan oleh PT. Lorena tersebut, tidak serta merta kita intervensi karena masih Pulbaket. Dan itu kewenangan pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas LHK Riau", ucap Edward pada acara Ngobrol Pintar (Ngopi) bersama ratusan wartawan PWI Riau di Gedung Graha Pena Jalan Subrantas, Senin (13/05/19).

Edward mengaku, tugas seorang penyidik adalah membuat terang suatu perkara. Diantaranya berdasarkab bukti yang ada, keterangan dan pendapat ahli. Ia pun mengaku tidak mengetahui skenario yang dibangun Dinas LHK Riau dalam membuktikan kasus tersebut.

"Bisa saja ada barang bukti lain yang diamankan Dinas LHK Riau yang justru nilainya sama. Misalnya mengambil langsung pohon sawitnya karena terkait dengan penbuktian. Kita kan membuktikan unsur kegiatan perkebunan di kawasan hutan nih kan", katanya.

Menurutnya, ada dua pasal diantaranya 92 dan pasal 93 yang mengatakan bahwa dilarang membawa alat berat dan dilarang melakukan kegiatan perkebunan. Jika salah satu pasal terpenuhi, maka hal itu sudah masuk kategori melawan hukum.

Edward meyakini, tak disitanya dua unit eksavator oleh Polhut Dinas LHK Riau awal Februari lalu di lokasi perambahan hutan di desa Segati, dikarenakan ada barang bukti lain yang sudah dibawa Dinas LHK Riau.

Namun demikian kata Edward dalam suatu operasi yang ideal, barang bukti yang ditemukan di lapangan dibawa terlebih dahulu menjadi barang temuan. Kemudian kalau ada orang lain yang datang mengklaim bahwa barang temuan itu miliknya, maka dari sana diambil legalitas barang tersebut.

Edward pun enggan memberikan penilaian terhadap Polhut Dinas LHK Riau yang tak melakukan penyitaan saat kedua eksavator itu ditemukan di lapangan.

"Yang jelas ada caralah ketika kita tidak menemukan orang, maka itu kita jadikan barang temuan. UU memperbolehkan itu sampai kita ketemu orang yang punya. Kenapa kawan-kawan di Dinas tidak melakukan itu, iya saya tidak tahu", ujarnya.

Sekedar diketahui, Dinas LHK Riau melalui Kasat Polhut P. Tampubolin SH membenarkan anggotanya turun ke lokasi pada Senin 4 Februari lalu.

"Iya benar, anggota kita turun kesana karena ada informasi bahwa disana ada perambahan hutan. Ketika sampai di lokasi kita mendapati dua unit eksavator. Hanya saja kita tidak mendapati satu orang pun di lokasi", ucapnya.

Ia mengatakan, informasi yang diterima dari warga desa Segati, eksavator yang tengah digunakan untuk pembersihan lahan itu disebut-sebut milik PT. Eka Sari Lorena Transport. 

Terkait tindakan yang dilakukan pihaknya terhadap alat berat yang ditemukan di lapangan, ia mengaku tak mau gegabah.

"Kalau kita lakukan upaya hukum seperti penyitaan, siapa yang bertanggungjawab. Di lokasi tak satupun orang termasuk operator kita temukan, ini yang menjadi dilema", ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang pada acara Ngopi bersama dengan KLHK Riau yang kali ketiga ini, meminta para narasumber untuk memberikan pencerahan terhadap kondisi lingkungan dan kehutanan di Provinsi Riau.

Zulmansyah pun mendorong para wartawan bertanya dan menulis berita terkait temuan atau informasi yang diperoleh di bidang LHK.

Adapun narasumber yang hadir pada acara Ngopi PWI Riau sekaligus Buka Puasa Bersama Insan Pers itu diantaranya, Dirjen KSDAE Kemen LHK Ir. Wiratno, MSc, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum LHK, KLHK Ir. Sustyo Iriyono, M.Si dan Ketua Majelis Lingkungam Hidup Muhammadyah Riau DR Elviriadi, S.Pi, M.Si. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Serukan Perlawanan Pemilu, Ketua GNPF Bogor Jadi Tersangka
Jelang Aksi Besok, Ketua GNPF Ulama Bogor Ditangkap Polisi
Komisi IV DPRD Riau Tinjau Limbah PT Chevron Di Tahura SSH
DPRD Riau Desak KPK Ambil Alih Kasus 1,8 Juta Hektar Kebun Sawit Ilegal
Polres Dumai Tangkap Kurir Narkoba Bawa 1.000 Butir Pil Ekstasi

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad