Home  / Lingkungan
Diduga Didanai PT Tasma Puja, Modus Kelompok Tani Garap HPT Batang Cenaku
LSM Minta Polda Riau Usut Tuntas PT Tasma Puja
Senin, 12 September 2016 | 23:05:31
foto: ist
INHU, riaueditor.com - Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, terus digarap pelaku usaha Perkebunan berkedok kelompok tani.

Kawasan itu, pernah diributkan untuk dijadikan pengembangan kebun kelapa sawit yang seharus terlebih dahulu mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Mota Makmur dituding melakukan kerjasama dengan PT Tasma Puja untuk menjadikan lokasi HPT jadi kebun sawit. Karena tercium media, lantas perusahaan menolak dituduhkan mendukung program pembukaan kebun sawit sekaligus soal penyaluran pendanaan.

Didepan Polres Inhu Manajer PT Tasma Puja Ketut Suwarna menolak tudingan tersebut. "Dari pemeriksaan, pihak perusahaan membantah adanya peran dalam membuka lahan kebun sawit yang masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut," kata Kapolres Inhu AKBP Aris Prasetio Indaryanto SIK MSI menjawab sejumlah wartawan, Jumat (8/5/2016) lalu.
 
Nah, soal tudingan dukungan dana oleh perusahaan ini, Kapolres mengaku, perusahaan meminjamkan uang, atas adanya kepercayaan. PT TP memberikan pinjaman kepada pihak KUD Mota Makmur. Ternyata uang hasil pinjaman itu digunakan untuk pembukaan lahan oleh pihak KUD. Menurut pihak perusahaan hal itu bukan merupakan tanggung jawab PT TP.

Selain memeriksa pihak Perusahaan sebagai saksi, Ketua KUD Motah Makmur Syamsuar serta Kades Kepayang Sari Kapri Nata dan Kades Anak Talang Firdaus turut diperiksa. Dua Kades (Kades Kepayang Sari Kapri Nata dan Kades Anak Talang Firdaus) juga sempat ditahan, terakhir dilepas kembali karena mendapatkan penangguhan penahanan setelah ada jaminan dari pihak keluarga.

Penahan dua kades dikarenakan telah menyerahkan lahan yang masuk kawasan HPT kepada KUD Motah Makmur. Kini tudingan adanya rencana pembukaan kebun sawit di areal HPT kembali senyap, karena pihak aparat hukum belum mendapatkan bukti-bukti konkrit soal rusaknya HPT.

Belakangan perusahaan PT TP tercium rencananya membangun pabrik kelapa sawit di lokasi yang sama di areal HPT di kecamatan Batang Cenaku. Ketut Swarna, manager PT TP dikonfirmasi lewat ponselnya tidak menjawab adanya rencana tersebut.

Terkait hal ini, Ir Gandamora, Ketum DPP LSM Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi, dan Kriminal Ekonomi (IPSPK3) RI, segera akan melakukan tindakan upaya jalur hukum untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan kelompok tani melalui pendanaan yang dilakukan PT Tasma Puja selaku bapak angkat kelompok tani tersebut.

Ia mengaku dalam hal ini akan melakukan gugatan perdata dan pidana, atas perbuatan kelompok tani tersebut dengan pihak perusahaan penyandang dana ke ranah hukum. Karena, kegiatan yang merusak kawasan hutan adalah merupakan tindakan melawan hukum sesuai UU 41 Tentang Kehutanan dan UU 32 Tentan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dimana pada kegiatan tersebut, pihak kelompok tani dan perusahaan sudah turut merubah fungsi kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit yang belum mendapatkan ijin dari instansi terkait, Kementrian Kehuhatanan dan Lingkungan Hidup RI.(*/ar)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sebulan Diresmikan Jokowi, Tol Pemalang-Batang Sudah Retak
JPU Tuntut Suhdev Singh 4 Tahun Penjara Denda Rp 1,5 M
Terungkap, PT Surya Bratasena Garap Lahan di Luar HGU
Koramil 02 Rambah Bersama Polri, BPBD Rohul Cari Bocah Hanyut di Sungai Batang Lubuh
Ogah Sentuh PT RPJ, Tim Gakkum KLHK Riau Tunggu Aksi Pemkab Inhu

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad