Home  / Lifestyle
`Bang Toyib` dan Nasib Perempuan di RUU Ketahanan Keluarga
Sabtu, 22 Februari 2020 | 07:21:55
(Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Ilustrasi.
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga tengah ramai diperdebatkan karena banyak aturan kontroversial di dalamnya.

Dalam draf yang beredar, RUU itu mengatur sejumlah hal. Mulai dari peran suami istri, kewajiban suami istri, penyimpangan seksual, bahkan hingga soal donor sperma.

Salah satu yang kontroversial adalah peran perempuan pada Pasal 25 ayat (3). Dalam aturan itu ditulis istri hanya punya tiga tugas yang berkaitan dengan urusan domestik keluarga:

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

b. menjaga keutuhan keluarga; serta

c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

RUU Ketahanan Keluarga ini diketahui telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Saat ini, RUU sedang dalam proses harmonisasi di Baleg DPR RI sebelum masuk tahap pembahasan.

Draf aturan ini diajukan oleh lima politikus, yaitu Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN.

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin justru mempertanyakan pengajuan RUU Ketahanan Keluarga ini. Sebab, selama ini sebenarnya sudah ada undang-undang lain yang mengatur hal serupa yang ada di dalam ruu tersebut.

Misalnya soal keluarga serta hak kewajiban suami istri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kemudian soal kekerasan terhadap anak, juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Jadi apa (tujuannya) sehingga segitu perlunya dibikin RUU," kata Mariana kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/2).

Mariana berpendapat RUU Ketahanan Keluarga ini tak hanya berpotensi tumpang tindih dengan aturan atau undang-undang lain. Tetapi, undang-undang ini bisa saja tak memiliki fungsi sama sekali jika nantinya telah disahkan.

"Tidak ada fungsinya sebetulnya karena untuk gagasan RUU seperti itu menurut kami sebaiknya di tataran penyuluhan dan sebagainya di masyarakat, tidak perlu dalam bentuk hukum yang tinggi," tuturnya.

Diketahui, beberapa pihak menilai bahwa RUU ini dianggap terlalu masuk ke dalam ranah privasi. Menurut Mariana, sebenarnya tak ada salahnya sebuah aturan hukum mengatur ranah privasi seseorang.

Namun, dikatakan Mariana, aturan hukum bisa masuk ke dalam ranah privasi seseorang jika ada potensi kekerasan atau korban. Misalnya saja soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Tapi, soal KDRT pun sebenarnya sudah ada aturan yang mengaturnya. Yakni Undang-Undang Penghapusan KDRT. "Ranah privasi bisa diintervensi selama ada bahaya sehingga perlu dilindungi untuk korbannya," ucap Mariana.

Tak Bertujuan Jelas

Dihubungi terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menyebut RUU Ketahanan Keluarga tak memiliki tujuan jelas.

Lucius merujuk pada tujuan RUU yang tercantum pada pasal 4. Dalam pasal itu, disebutkan salah satu tujuannya yakni untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri.

Selain itu, menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga.

Lucius berpendapat setiap orang yang membangun keluarga sebenarnya telah secara sadar mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya.

"Sebetulnya sudah dipikirkan oleh mereka yang akan membentuk rumah tangga, jadi saya tidak tahu di mana urgensi undang-undang ini yang dipikirkan oleh para pengusul RUU," ujar Lucius.

Senada dengan Mariana, Lucius juga menyebut sejumlah hal yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga ini sebenarnya telah diatur oleh undang-undang lain. Merujuk pada hal tersebut, lagi-lagi Lucius menilai bahwa RUU ini tidak memiliki tujuan yang jelas.

Lucius menyebut jika sejak awal tujuannya saja tidak jelas, maka bisa saja aturan-aturan di dalam RUU ini juga tidak jelas penerapannya. "Kalau dari awal sudah tidak jelas bagaimana kita mau mengharapkan pasal-pasal dalam RUU ini juga punya arah yang jelas," katanya.

Lebih lanjut, disampaikan Lucius, semestinya pengusul RUU memikirkan secara matang sebelum membuat usulan. Apalagi, selama ini DPR juga telah banyak membuat undang-undang yang justru tumpang tindih sehingga akhirnya tak berfungsi.

Sebelumnya, salah seorang perumus Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga, Ali Taher Parasong, menyebut kisah Bang Toyib yang populer lewat lagu dangdut sebagai salah satu contoh alasan perumusan RUU tersebut. Dalam lagu itu diceritakan seorang suami yang tak pernah pulang.

(cnnindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
`Sementara Jangan Makan Bareng Keluarga, Tidur Sendiri!
Love Distancing: Cinta & Keluarga yang Terpisah Akibat Corona
Corona, Dana Keluarga Harapan Tahap III Cair Lebih Cepat
Satu Keluarga di Jatisampurna, Bekasi Positif Corona
Satgas Yonif 755 Kostrad Dukung Ketahanan Pangan dengan Kearifan Lokal

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad