SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H
Home  / 
PLN Putus Aliran Listrik Kantor Bupati Kampar, Pemkab Balas Segel Kantor PLN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 21:38:33
PT PLN Persero memutuskan aliran listrik Kantor Bupati Kampar, karena menunggak pembayaran tagihan listrik. Foto/Ilustrasi
PEKANBARU - PT PLN Persero melakukan pemutusan aliran listrik di Kantor Bupati Kampar, Riau. Pemutusan aliran ini karena Pemkab Kampar menunggak tagihan listrik.

Gayung bersambut, pihak Pemkab Kampar mengerahkan Satpol PP untuk melakukan penyegalan Kantor PLN di Bangkinang, Kampar. Pemkab beralasan, hal itu karena PLN tidak mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

"Terkait penyegelan itu, tidak ada pemberitahuan sama sekali ke kita," kata Humas PLN Pekanbaru, yang juga membawahi Kabupaten Kampar, Dwi Ramdani Jumat (26/2/2021).

Dia menjelaskan, terkait Kantor PLN Bangkinang yang disebut tidak memiliki IMB tidak berdasar. Menurutnya, PLN hanya memperbaiki atap. Jika tidak diperbaiki bisa saja membahayakan.

"Kita ada renovasi atap kantor. Jadi itu bangunan lama. Sebelum jatuh korban, kita perbaiki. Kita tidak merubah fungsi dan luas bangunan. Terkait IMB juga sedang pengurusan, jadi kita kaget kok tiba-tiba disegel Kantor PLN," ungkapnya.

Pihak PLN menengarai, penyegalan kantor negara itu karena masalah ketersingungan pihak Pemkab Kampar, terkait pemutusan listrik di balai bupati. Namun dia memastikan pemutusan di Kantor Balai Bupati Kampar, dan juga berbagai instansi lain sudah sesuai prosedur. "Kalau kami lihat sih ini dampak dari pemutusan. Mereka seolah menunjukan kekuatan taringnya," tandasnya.

Namun demikian, pihak PLN menjamin kalau tidak layanan listrik kepada masyarakat Kampar yang terganggu. "Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kita tetap menjaga pasokan listrik untuk warga Kampar. Jadi warga jangan khawatir," tegasnya.

Terkait nilai tunggakan pembayaran Pemkab Kampar ke PLN, Dwi mengaku tidak punya data. Tapi setiap instasi berbeda-beda. "Setiap kantor berbeda-beda. Dinas terkaitlah yang lebih tahu. Kalau pemutusan listrik di kantor pemerintahan itu sudah sesuai prosedur, sebulan dua bulan nunggak ya diputus. Kita tidak membedakan pelanggan kecil atau besar. Semua sesuai aturan," tegasnya.

(sumber: sindonews.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sambut Kedatangan Jokowi ke Riau, Repdem Kampar Akan Laporkan PT SBAL dan Korporasi Lainnya
Intip Harta Kekayaan Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK
KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat
Kena OTT KPK, Bupati Nganjuk Diduga Korupsi Lelang Jabatan
Bupati Alfedri Tinjau Batas Siak dan Kampar di Kampung Rantau Bertuah

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter