Home  / Internasional
AS Kutuk China Soal UU Keamanan Nasional di Hong Kong
Jumat, 22 Mei 2020 | 21:49:13
Foto: REUTERS / Aly Song
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik keras rencana China untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hongkong. Kritikan itu dilayangkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, via akun Twitter resminya @SecPompeo yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2020).

"AS mengutuk proposal China untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong dan mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali. Kami bersama masyarakat Hong Kong," ujar Pompeo.

Seperti diketahui, UU ini berisi tujuh pasal. Intinya Hong Kong harus meningkatkan keamanan nasional dan bila diperlukan, organ keamanan nasional pemerintah pusat, yakni Beijing bisa masuk dan mengambil alih. Caranya adalah dengan membentuk lembaga di Hong Kong untuk memenuhi tugas yang relevan guna menjaga keamanan nasional sesuai hukum.

UU ini akan melarang semua upaya pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan dan subversi terhadap pemerintah pusat. Termasuk pencurian rahasia negara dan melarang organisasi atau badan politik Hong Kong menjalin hubungan dengan organisasi atau badan politik asing.

Sebenarnya UU ini sudah digodok sejak 2003. Namun saat itu, UU yang dikenal dengan Pasal 23 ini mendapat penolakan masyarakat. Warga menilai UU itu mengekang hak dan kebebasan Hong Kong. Sehingga akhirnya dibatalkan pemerintah di tahun yang sama.

Namun, UU ini kembali digaungkan Beijing setelah penolakan panjang pada UU ekstradisi, yang membawa Hong Kong pada situasi tak stabil selama tujuh bulan di 2019. Protes bahkan mengarah pada pemisahan Hong Kong dari China.

Sementara itu, para kritikus mengatakan UU ini adalah bukti bahwa China ingkar janji pada kebebasan Hong Kong, saat wilayah itu berpindah dari Inggris. Sebelumnya Hong Kong berada di bawah koloni Inggris selama 150 tahun hingga 1997.

China dan Inggris menyetujui diserahkannya kembali teritori ini ke China dengan syarat otonomi yang tinggi. Kecuali urusan luar negeri dan pertahanan selama 50 tahun.

Ini ditulis dalam UUD dan akan berakhir 2047. Namun, Beijing memiliki kemampuan memveto setiap perubahan sistem politik termasuk mengesampingkan hasil pemilihan langsung kepala eksekutif.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mendesak China untuk menghormati otonomi Hong Kong.

"Setiap upaya untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang tidak mencerminkan kehendak rakyat Hong Kong akan sangat mengganggu stabilitas, dan akan mendapat kecaman keras dari AS dan masyarakat internasional," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus.

Sebelumnya AS sudah menyetujui UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi tahun lalu. Ditulis Reuters, UU ini mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk menilai apakah bekas koloni Inggris itu, cukup otonom untuk melakukan hubungan perdagangan yang menguntungkan dengan AS. Bila tidak status khusus Hong Kong akan diakhiri.


(CNBCIndonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kadinkes Provinsi Riau Ikuti Vidcon Bersama Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pusat
Pasien ke-118 Punya Riwayat Dua Kali Berkunjung ke Sungai Hijau Bangkinang
Bunda, Sekolah Dibuka Lagi Masih Lama Kok!
Luhut Ngomong Apa Adanya, RI Tak Bisa Lepas dari China
KPU Akan Batasi Kampanye Pilkada 20 Orang dan Larang Konser

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad