Home  / Hukrim
Korda BEM Se Rohul Minta Kapolda Usut Tuntas Dugaan Penimbunan BBM
Sabtu, 15 Mei 2021 | 23:58:13
Muhammad Suhendri, Doordinator BEM Rohul
ROHUL, riaueditor.com - Kordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Rokan Hulu, Muhammad Suhendri meminta Kapolda Riau usut tuntas dugaan penimbunan BBM di Rohul. Penegasan ini disampaikannya kepada awak media, Sabtu (15/05/2021) di Pasir Pengaraian.

Sebelumnya personel Babinsa Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menemukan lokasi yang diduga tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Lokasi ini pertama kali ditemukan oleh Babinsa Koramil 02/Rambah dari Kodim 0313/KPR Serda Dedy Nofery Samosir. Sementara pihak kepolisian sudah mengamankan 7.000 liter BBM jenis premium.

Barang bukti timbunan BBM premium tersebut ditemukan dalam 10 tangki air, 8 tangki masih penuh dan 2 tangki sudah dalam kondisi kosong.

Selain tangki berisikan ribuan liter BBM premium, juga terdapat pompa, selang, jerigen serta timbangan di Mapolres Rohul.

Muhammad Suhendri menuturkan bahwa penimbunan BBM jelas-jelas melanggar hukum dan harus ditindak tegas.

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bahwa, "Setiap orang yang melakukan, A. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); B. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (Empat puluh miliar rupiah)," ungkap Suhendri.

Kemudian ditambahkan bahwa poin selanjutnya dalam pasal tersebut. "A. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), b. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)", tutur Muhammad Suhendri.

Lanjutnya, "dengan begitu kita minta keseriusan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan penimbunan BBM di Rohul ini," tutupnya.(ded)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Komnas HAM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK
Tabrakan Truk Tangki BBM dan Sepeda Motor di Pekanbaru IRT Tewas Ditempat
Tokoh Jayawijaya Minta Polisi Usut Fitnah Penganggu NKRI
Seskoad Menuju WBBM
Selama Covid-19, Konsumsi Solar Anjlok 40% dan Drop Premium 33%

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter