UCAPAN RAMADHAN RIAUEDITOR
Home  / Hukrim
PT PSJ Harus Bertanggungjawab Terhadap Koperasi Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti Atas Putusan MA
Selasa, 6 April 2021 | 15:12:31
riaueditor
PEKANBARU, riaueditor.com - Ketua Komisi II DPRD Riau yang juga merupakan politisi PDIP, Robin Hutagalung meminta PT Peputra Supra Jaya bertanggungjawab atas terseretnya Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti yang berimbas pada putusan Mahkamah Agung (MA).

"Menurut saya PT PSJ sebagai bapak angkat memiliki tanggungjawab terhadap kedua koperasi itu, " kata Robin Selasa (6/4/2021).

Sebelumnya, Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) atas pengajuan dari sejumlah koperasi terkait permasalahan lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada Senin (5/4/2021) kemarin. 

Dimana, hingga saat ini terdapat ribuan hektar kebun sawit tengah dipersengketakan oleh dua perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR).

RDP dihadiri sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan lahan kebun sawit di wilayah tersebut. Namun sayangnya, PT NWR tidah hadir pada pertemuan tersebut. Kendati begitu, rapat tersebut tetap dilangsungkan.

"Kita mendengar sesuai dengan permohonan tatap muka dari dua koperasi. Pointnya mereka meminta DLHK tak merampas hak mereka. Mereka juga meminta hak mereka dari kebun yang menjadi persoalan saat ini," ungkap Robin. 

Sejatinya sebut Robin, dalam persoapan ini telah muncul putusan dari Mahkamah Agung. Tentu ia berharap semua pihak menghormati keputusan itu. 

"Jika PT PSJ yang juga hadir dalam RDP tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada saja. Misalnya pengajuan peninjauan kembali atau bagaimana," bebernya.

Termasuk, apakah keputusan MA memuaskan semua pihak, dia mengungkapkan hal tersebut relatif. "Perbedaan-perbedaan yang ada mau tak mau tetap harus menghormati keputusan itu," imbuhnya.

Eksekusi kebun sawit dijelaskannya sesuai keputusan MA, menurut Robin hal itu sudah menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutornya. Robin mengaku pihaknya tidak berada dalam konteks tersebut. Namun, dia menilai jaksa melakukan eksekusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

"Kewajiban bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan putusan MA dalam ranah pidana," tuturnya.

Dalam RDP tersebut DLHK Riau bersama Pemprov Riau juga telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dimana, dalam koordinasi itu muncul keputusan bahwa akan ada pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan di desa Gondai itu.

"Nah keputusannya akan ada pembentukan tim. Oleh karenanya semua pihak menunggu saja biar tim ini bekerja dulu dan kita tunggu bagaimana keputusannya," pungkasnya. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
PT Adei Pecat Karyawan Tanpa Bayar Hak, Soniwati: Ini Bentuk Penjajahan Nyata di Negeri Ini
Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru
25 tahun Kuasai Tanah Ulayat Suku Sakai, Datuk Raja Puyan Gugat PT MII
Ketum Dharma Pertiwi: Wanita TNI Harus Adaptasi Dengan Perkembangan Jaman
Buruan Lapor SPT, Tak Ada Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter