Home  / Hukrim
Usai Diperiksa, Ketua FPI dan PHL Dishub Pekanbaru Jadi Tersangka Kasus Ancam Kebebasan Berpendapat
Rabu, 25 November 2020 | 10:52:26
Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya
PEKANBARU, riaueditor.com - Penyidik Polresta Pekanbaru akhirnya menetapkan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbaru, M Ali Husni Thamrin dan anggotanya M Nur Fajril tersangka karena bubarkan massa yang sedang melaksanakan aksi demo di depan Kantor Gubernur Riau.

M Nur Fajril diketahui merupakan seorang Pegawai Harian Lepas (PHL) Dishub Kota Pekanbaru.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan setelah dilakukan pendalaman kasus yang dilakukan, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah adanya bukti-bukti permulaan.

"Penetapan tersangka ditetapkan setelah dilaksanakan gelar perkara," ujarnya, Rabu (25/11).

Nandang menyatakan, 2 tersangka tersebut ditetapkan setelah sehari sebelumnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dan saat ini sedang perampungan berkas. 

Ditambahkan bahwa para tersangka akan dikenakan Pasal 335 KUHP No 9 tahun 1998, tentang kebebasan berpendapat dimuka umum. 

Kasus tersebut bermula saat M Ali Husni Thamrin dan anggotanya M Nur Fajril membubarkan secara paksa Deklarasi 45 elemen organisasi kemasyarakat terdiri dari Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Organisasi kepemudaan (OKP), Organisasi keagamaan seperti MUI Kota Pekanbaru, PWNU, Pemuda Pancasila, beberapa organigasi lintas agama dari Kristen, Katolik, Kong Hu Cu serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan aksi demonstrasi di gerbang kantor Gubernur Riau menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Pekanbaru, pada Senin (23/11) kemarin. 

Mereka menyatakan menolak kehadiran Rizieq Shihab datang di Bumi Lancang Kuning dan menyatakan dukungan terhadap tindakan tegas prajurit TNI-Polri terhadap orang atau kelompok radikal yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 

Secara tegas mereka menolak rencana kedatangan Rizieq Shihab dan kawan-kawan karena yang bersangkutan akan membawa paham radikalisme. 

"Pembubaran yang dilakukan M Ali Husni Thamrin dan anggotanya M Nur Fajril ini merampas hak-hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul di muka umum," ujar Nandang.

Nandang menjelaskan, Deklarasi 45 elemen ormas dan tokoh tersebut sudah mengantongi izin dimasa pandemi. 

"Ijin mulai dari rekomendasi Satgas Covid-19, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Deklarasi serta memberitahu Polisi untuk pengamanan kegiatan," lanjut Nandang. 

Diujung aksi tersebut kehadiran Ketua dan anggota FPI Kota Pekanbaru itu, bukan menyuarakan aksi damai, namun menjadi penyusup, dan membubarkan massa aksi sehingga nyaris terjadi kericuhan saat beberapa orang dari FPI Kota Pekanbaru membuat gaduh dengan merebut pengeras suara dan berusaha mengambil alih panggung. 

Selain itu mereka juga mencoba melakukan pembubaran dengan menyerukan akan melakukan pertumpahan darah, mati, atau jihad. (**)





Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Banjir Bandang Susulan Kembali Terjang Puncak Bogor, 2 Orang Terseret Lumpur
Banjir Bandang Terjang Gunung Mas Puncak Bogor, Ini Analisis BMKG
Pererat Silaturahmi, Danlanal Dumai Kunker ke Pemkab Bengkalis
Blusukannya Dituduh Settingan, Risma: Gimana Nyetting, Saya Gak Kenal
Kali Ketiga Mahasiswa Geruduk Kantor Kejari, Minta Kasus Mobnas Ketua DPRD Pekanbaru Diusut Tuntas

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter