Home  / Hukrim
HEADLINE: Dewan Pengawas Disahkan, Ciptakan Matahari Kembar di KPK?
Rabu, 18 September 2019 | 07:19:16
(Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu di depan puluhan orang anggota dewan yang hadir saat sidang paripurna pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan diketuknya palu tersebut, Revisi UU KPK resmi disahkan menjadi undang-undang. 

"Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Fahri dalam ruang sidang, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang.

Sebelum disahkan, pemerintah dan DPR sempat tarik ulur tentang beberapa poin dalam undang-undang tersebut. Satu di antaranya mengenai pembentukan dewan pengawas KPK. 

Dewan pengawas KPK ini berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama 4 tahun. Lembaga non-struktural ini memiliki tugas di antaranya memberikan atau menolak izin penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, menetapkan kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK serta mengawasi lembaga antikorupsi itu.

Presiden Jokowi menyatakan setuju dengan wacana pembentukan dewan pengawas untuk KPK. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.

"Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan presiden, presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik," ujar Jokowi dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 September 2019 lalu.

Belakangan, DPR akhirnya sepakat dengan pemerintah terkait poin pemilihan dewan pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden.

"Dewas itu periode 4 tahun. Di dalam keputusan sekarang ini dewan pengawas KPK adalah sebanyak lima orang dan semuanya adalah dipilih oleh pemerintah atau presiden," ujar anggota Panja Revisi UU KPK Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 16 September 2019.

Sementara itu kriteria anggota dewan pengawas adalah warga negara dengan umur paling rendah 55 tahun. Dengan latar belakang bukan orang partai politik.

"Enggak bisa, karena tidak boleh anggota parpol," kata Taufiqulhadi.

Dalam Undang-undang KPK yang baru saja disahkan, anggota dewan pengawas untuk periode pertama dipilih oleh presiden. Namun pada periode selanjutnya, presiden akan membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk memilih Dewas.

Pansel bakal bertugas menjaring dan menyeleksi orang-orang yang mendaftar sebagai anggota dewan pengawas dan menyerahkan nama-nama hasil seleksi ke presiden.

Setelah itu, presiden mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas ke DPR untuk dikonsultasikan. Presiden kemudian menetapkan ketua dan anggota dewan pengawas KPK.

Namun, keberadaan dewan pengawas ini justru ditolak berbagai pihak, satu di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator Divisi Politik ICW, Donal Fariz menyebut, dewan pengawas justru menambah beban bagi KPK. Menurut Donal, dewan pengawas justru membuat rumit proses penegakan hukum.

Contohnya, KPK harus mendapat izin dari dewan pengawas untuk melakukan penyadapan. Hal ini malah menghambat lembaga antirasuah itu dalam menindak dan mengungkap kasus korupsi.

"Menurut saya tidak ada urgensinya dewan pengawas itu secara hukum," kata Donal kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Selain merugikan KPK, Donal menganggap, keberadaan dewan pengawas juga bisa menjadi bumerang bagi presiden. Apalagi, hanya presiden yang berwenang memilih orang-orang yang duduk dalam dewan pengawas. Alhasil, pemilihan anggota dewan pengawas sarat nuansa politik. 

"Presiden akan banyak dituding intervensi dan mengganggu proses hukum. Sebab, itu orang-orang presiden," ungkap Donal.

Donal kemudian membandingkan dewan pengawas KPK dengan lembaga pengawas lainnya, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan. 

Menurut Donal, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan hanya mengurusi masalah etik saja, tidak ikut campur dalam proses penindakan suatu perkara.

"Kompolnas tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan penyadapan, hanya persoalan etik saja. Komisi Kejaksaan juga tidak punya kewenangan untuk menentukan penyadapan atau penyitaan," terang Donal.

Donal menganggap, kewenangan berlebih dari dewan pengawas KPK ini justru bisa menghambat bahkan hingga mengganggu penindakan yang dilakukan KPK. "Nanti bisa menimbulkan kemacetan proses hukum, plus ada lagi matahari kembar, kewenangan penyidikan itu kan ada di pimpinan, bukan ada di penyidik," tambah Donal.

Dengan disahkannya UU KPK ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kinerja KPK akan diawasi. Namum, Donal menolak menyebut nama-nama tokoh yang pantas mengisi kursi Dewas KPK.

"Saya enggak mau bicara siapa yang mengisi. Kami tetap menolak dewan pengawas," ucap dia.

Penolakan terhadap dewan pengawas juga diutarakan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Menurut Refly, keberadaan dewan pengawas bukan soal tumpang tindih kewenangan. Lebih dari itu, dewan pengawas KPK dianggapnya bisa melemahkan KPK.

"Kalau kita bicara dengan kondisi negara yang normal, dengan tingkat korupsinya tidak tinggi, wajar saja kalau penyadapan (harus) izin. Kalau dikembalikan ke dewan pengawas, maka dewan pengawas itu akan menciptakan matahari kembar di KPK," ungkap Refly kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

(liputan6.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
KPK Singgung Riwayat Tetty Paruntu di Kasus Bowo Sidik
KPK Geledah Kantor Dinas PU Kota Medan
Gegara Endorse Kacamata, Mulan Jameela Ditegur KPK: Bisa Jadi Pidana
Bambang Widjojanto: KPK Dihabisi di Era Presiden Jokowi
KPK Resmi Menahan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad