Home  / Hukrim
Hakim Kabulkan Gugatan Teddy Mirza Dal, Kabag Hukum Pemkab Rohul Meradang
Selasa, 13 Agustus 2019 | 22:58:01
ys/riaueditor.com
Humas PN Pasir pangaraian Irfan Lubis, SH.
PASIR PENGARAIAN, riaueditor.com - Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian, mengabulkan seluruh gugatan perdata yang menjadi hak keuangan Anggota DPRD Rohul Teddy Mirza Dal, Selasa (13/8/2019). 

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sunoto, SH. MH dengan Hakim anggota Irfan Hasan Lubis, SH dan Budy Setyawan, SH yang dihadiri Tergugat II Kelmi Amri itu membuat Kabag Hukum Setda Kabupaten Rokan Hulu, Edy Suherman tampak meradang. Pasalnya, seluruh bagian yang masuk kategori hak keuangan Teddy Mirza Dal dikabulkan majelis hakim.

Pada gugatannya, Teddy Mirza Dal menggugat Sekretaris DPRD Rokan Hulu Budhia Kasino sebagai Tergugat I dan Ketua DPRD Rokan Hulu Kelmi Amri sebagi Tergugat II atas tidak dibayarnya hak penggugat sebagai anggota DPRD Rokan Hulu yang masih aktif, pasca menjalani hukuman atas kasus yang dituduhkan kepanya.

Teddy Mirza Dal, mengajukan gugatan perdata tersebut karena haknya sebagai Anggota Dewan tidak dibayarkan pihak Sekretariat DPRD Rokan Hulu. Sebab, saat itu ia sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Pasirpangaraian, terkait perkara pidana khusus perambahan hutan yang dituhkan kepadanya.

Usai sidang, Humas PN Pasir pengaraian Irfan Hasan Lubis, SH yang juga anggota Majelis Hakim perkara Teddy Mirza Dal mengatakan ada tiga item yang dikabulkan Majelis Hakim atas gugatan tersebut. Pertama, menyatakan bahwa surat Keputusan Gubernur Riau itu sah dan berlaku secara hukum.

Kedua, mengatakan bahwa Teddy Mirza Dal masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019. Ketiga, menghukum Tergugat I Budhia Kasino selaku Sekretaris DPRD Rohul membayar kerugial materil terhadap Teddy Mirza Dal sebesar Rp462 juta, dengan rincian yaitu tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

"Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan sejumlah item gugatan Teddy Mirza Dal tersebut. Bahwasanya penggugat  masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sampai awal September 2019. Apalagi dia belum pernah diberhentikan secara sah dan belum ada surat yang memberhentikan dirinya secara sah dari tergugat satu ataupun tergugat dua," kata Hakim Irfan.

Dirinya mengakui, bahwa pertimbangan majelis juga mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, sampai turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengenai Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

"Sebab itulah majelis mempertimbangkan dan memutuskan perkara itu. Kenapa?dikarenakan dia masih sah sebagai anggota DPRD Rokan Hulu, maka majelis mempertimbangkan apa mengalami kerugian materiil sebagaimana disebutkan," jelas Irpan.

Meski demikian, sambung Irpan, ada dua item gugatan Teddy Mirza Dal yang tidak dikabulkan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis, seperti dana reses karena selama 15 bulan penggugat berada di lembaga pemasyarakatan. Majelis juga tidak mengabulkan gugatan Teddy Mirza Dal untuk advokat. "(Advokat) itu kan tanggung jawab pribadi," tambah Humas PN Pasirpangaraian, Irpan Hasan Lubis.

Ditambahkannya, setelah sidang putusan‎, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan majelis hakim masih bisa melakukan upaya hukum, dengan mengajukan banding atau kasasi dengan waktu 14 hari pasca putusan.

"Kita menunggu keputusan dari kedua tergugat. Yang kita harapkan supaya mereka patuh dan taat terhadap putusan tadi, itu saja," pungkas Irpan Hasan Lubis.

Efesus DM Sinaga SH, selaku Kuasa Hukum Teddy Mirza Dal, menganggap dan mengapresiasi putusan majelis hakim PN Pasir pangaraian terhadap perkara perdata yang diajukan kliennya telah adil.

"Putusan itu kami anggap telah adil, kami mengapresiasi majelis hakim yang mulia. Sebab, apa yang menjadi selama ini tuntutan beliau itu, akhirnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, itu tadi dikabulkan. Kita berharap supaya direalisasikan secepatnya oleh tergugat satu maupun tergugat dua, itu saja harapan kita" kata Efesus, didampingi rekannya Ramses Hutagaol SH. 

Terakhir kata Efesus, pihaknya siap bila memang Pemkab Rokan Hulu mengajukan upaya hukum, baik banding atau kasasi. Namun dia berharap, secepatnya hak Teddy direalisasikan, karena menjadi haknya sebagai anggota DPRD Rokan Hulu periode 2014-2019 harus secepatnya direalisasikan sesuai putusan hakim. 

Sebab itulah, Kabag Hukum Setdakab Rokan Hulu, Edy Suherman SH, usai putusan buru-buru meninggalkan ruang sidang. Dirinya belum bisa memberikan keterangan kepada awak media ini, sebelum meninggal PN Pasirpangaraian, Edy mengaku masih perlu minta izin dari pimpinannya. (yahya)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Elza Syarief, Pembela Keluarga Cendana hingga Dibuat Malu Nikita
Kelmi Amri Dukung Teddy Mirza Dal Perdatakan Sekwan
Ramses Hutagaol: Jika Demikian Hak Keuangan Teddy Mirza Dal Musti Diberikan
Hadirkan Saksi Ahli dan Fakta Persidangan, Kuasa Hukum: Hak Keuangan Teddy Mirza Dal Harus Dibayarkan
Sejumlah Dalil dalam Gugatan Prabowo-Sandiaga Ditolak MK, Ini Paparannya

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad