Home  / Hukrim
Pimpinan BPK Diduga Ikut Terlibat Skandal Korupsi Proyek SPAM di Kementerian PURR
Jumat, 28 Juni 2019 | 13:08:40
ilustrasi
JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belakangan juga disinyalir ikut terlibat dalam skandal korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dugaan ini sangat disesalkan. BPK yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi penggunaan uang negara, justru diduga kuat ikut terlibat dalam praktik kotor tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat delapan tersangka suap proyek SPAM. Empat tersangka merupakan penyuap, yakni dua petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo dan dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa.

Adapun empat tersangka lain penerima suap. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah untuk tahun anggaran 2017-2018.

KPK juga melakukan pemanggilan kepada anggota BPK, Rizal Djalil. Pasalnya, belakangan Rizal Djalil dianggap ikut terlibat dalam proyek SPAM.

Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu diduga ikut bermain dalam salah satu proyek pengadaan air minum melalui seorang kontraktor.

Mencoreng Marwah BPK

Dugaan keterlibatan Rizal Djalil sangat disesalkan. Sangat tidak etis, anggota BPK ikut ngurusi proyek pemerintah.

Oleh karena itu, penyidik KPK juga perlu mengusut kemungkinan adanya permainan di balik pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun lalu. Predikat yang diberikan BPK ini mencurigakan karena belakangan justru mencuat skandal suap dalam sejumlah proyek SPAM dengan total anggaran Rp 429 miliar.

Terseretnya Rizal dalam proyek SPAM makin merusak citra BPK. Lembaga ini memiliki kekuasaan besar karena berwenang memeriksa keuangan dan kinerja pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya ada enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK selama 2005-2017.

Sigit Yugoharto adalah salah satu auditor yang terjerat kasus suap. Tahun lalu, auditor BPK ini divonis enam tahun penjara karena menerima suap berupa sepeda motor Harley-Davidson dari pejabat PT Jasa Marga.

Begitu pula auditor Rochmadi Saptogiri, yang dihukum tujuh tahun penjara pada tahun yang sama. Ia terbukti menerima suap berkaitan dengan pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sejumlah auditor BPK yang terbukti terlibat dalam permainan hasil audit, akan mengakibatkan publik tidak akan percaya dengan audit BPK. Sehingga lambat laun, marah BPK akan runtuh.

Sekalipun bukan perkara mudah. Tapi memperketat pengawasan terhadap auditor BPK merupakan keniscayaan yang harus dilakukan segera. BPK harus berani menjatuhkan sanksi tegas bagi auditor nakal.

Dewan Perwakilan Rakyat harus pula ikut bertanggung jawab karena lembaga inilah yang menentukan sembilan anggota BPK. Para wakil rakyat perlu menyadari pentingnya peran lembaga auditor keuangan negara. Mereka semestinya memilih anggota BPK yang benar-benar berintegritas, dan bukan sekadar "bagi-bagi jabatan" untuk bekas anggota DPR seperti yang terjadi selama ini.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Terlibat Dugaan Korupsi PLTU Riau, Melchias Mekeng Dicekal
Usul Revisi UU KPK Disebut Datang dari Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, dan PKB
5 Pimpinan KPK Sudah Kirim Surat Tolak Revisi UU ke Jokowi
Chevron Goyang, Eni Lirik Proyek Laut Dalam Rp 70 T RI?
Menentang Proyek Berpotensi Rugi Rp1 T, Komisaris KS Mundur

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad