Home  / Hukrim
Mangkir Sidang Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Beri Peringan Keras Menag Lukman dan Gubernur Jatim
Rabu, 26 Juni 2019 | 09:35:02
(Doc. Net)
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar hadir dalam persidangan untuk menjadi saksi dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag, yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu hari ini, (26/06/2019).

KPK menegaskan, hadir dalam persidangan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Terlebih keduanya merupakan pejabat negara yang semestinya menghormati proses hukum yang sedang diproses KPK.

"Semestinya, kami percaya mereka menghormati proses persidangan ini. Jadi perlu dipahami bahwa para saksi yang diperiksa besok akan memberikan keterangan di depan Majelis Hakim. Semestinya semua warga negara Indonesia apalagi pejabat negara itu menghormati proses persidangan. Dan memprioritaskan proses persidangan ini karena kewajiban hukum," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (25/06/2019).

Sedianya keduanya akan dihadirkan pada Rabu pekan lalu. Namun dengan alasan masing-masing, baik Lukman dan Khofifah memilih absen dalam persidangan.

Lukman diketahui sedang berada di luar negeri untuk kepentingan dinas. Sedangkan Khofifah berhalangan hadir karena menghadiri RUPS BUMD.

Sehingga KPK berharap hari ini keduanya dapat memberikan kesaksian di persidangan kasus jual beli jabatan. Pasalnya kesaksian keduanya sangat dibutuhkan KPK sebagai upaya penyelesaian dalam kasus pidana tersebut.

"Karena di persidangan sebelumnya Menag dan Gubernur Jawa Timur tidak datang, maka besok dijadwalkan ulang pemeriksaan dua saksi ini sebagai saksi untuk terdakwa Haris dan Muafaq," kata Febri.

Dalam persidangan sebelumnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin disebut Sekjen Kemenag, Nur Kholis Setiawan siap memberikan jaminan bahwa Haris Hasanuddin akan lolos seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Padahal berdasarkan pengakuan Nur Kholis, dirinya sudah melaporkan jika Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi karena pelanggaran disiplin.

"Karena Majelis Hakim perlu menanyakan banyak hal, beberapa fakta yang muncul dalam penyidikan KPK juga perlu dikonfirmasi dan posisi sebagai saksi menjelaskan apa yang ia ketahui, apa yang ia dengar, terlepas dari fakta yang kami tuangkan dalam dakwaan. Tentu itu juga akan menjadi perhatian dalam persidangan nanti," kata Febri.

Selain Lukman dan Khofifah, dalam persidangan dengan terdakwa Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Gresik, Muafaq Wirahadi, Jaksa KPK juga bakal menghadirkan mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Rommy, dan tokoh PPP di Jatim, Asep Saifuddin Chalim, serta panitia seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama.

"Jadi beberapa saksi tersebut yang besok diagendakan pemeriksaannya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujar Febri.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kemenag Tegaskan Tetap Berwenang Terbitkan Sertifikasi Halal
KontraS Catat 1.056 Kasus Pembatasan Kebebasan Berkumpul
629 Gadis Pakistan Dijual sebagai Pengantin ke China
Ivan Gunawan Diperiksa dalam Kasus Salon Kecantikan Ilegal
Siap-siap, Semua Penjual Online Wajib Punya Izin Usaha

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad