Home  / Hukrim
Kasus Korupsi BLBI, KPK Resmi Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istri Tersangka
Senin, 10 Juni 2019 | 19:34:21
(Doc. Net)
Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sjamsul Nursalim dan istri sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KPK sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka bagi keduanya. Sjamsul Nursalim diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN), Syafruddin Tumenggung Arsyad.

"Setelah melakukan proses Penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK membuka penyidikan baru, dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung, selaku Kepala BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku Obligor BLBI kepada BPPN dengan tersangka, yaitu SJN (Sjamsul Nursalim) sebagai pemegang saham pengendali BDNI dan ITN (Itjih Nursalim) swasta," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saar konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, (10/06/2019).

Sjamsul Nursalim dan istri disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saut mengatakan total kerugian negara akibat kasus korupsi Sjamsul Nursalim dan istrinya mencapai Rp4,58 miliar.

KPK mengaku sudah melakukan penyelidikan keduanya sejak Agustus 2013. KPK mengatakan telah mengirim surat untuk penyidikan lebih lanjut, namun, keduanya tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan KPK.

"KPK memberikan ruang terbuka yang cukup pada Sjamsul Nursalim dan istrinya untuk memberikan keterangan, informasi, bantahan atau bukti-bukti lain secara adil dan proporsional. Akan tetapi, hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Sjamsul Nursalim dan istri," katanya.

BLBI adalah skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter 1998.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sumsel Tanpa Zona Hijau Corona, Kepri Capai Ratusan Kasus
Kasus Korupsi Anggaran, Kejaksaan Periksa Pimpinan DPRD Batam
Kasus Positif Corona RI Kembali Nyaris 1.000 Orang/Hari
Miftahul Ulum Diperiksa, Kasus Eks Jampidsus Bisa Naik
12 Pasien Positif Covid-19 di Riau Tertular dari Klaster Ponpes Magetan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad