Home  / Hukrim
DPRD Riau Desak KPK Ambil Alih Kasus 1,8 Juta Hektar Kebun Sawit Ilegal
Kamis, 16 Mei 2019 | 16:54:09
foto: ist.
Perkebunan Kelapa Sawit.
PEKANBARU, riaueditor.com - Dinilai merugikan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengambil alih serta menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit ilegal di Provinsi Riau.

"Kita sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mengambil alih kebun-kebun yang tidak punya izin yang dilakukan oleh perusahaan. Lakukan tindakan hukum terhadap perambah hutan ini", ujar anggota Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar, Kamis (16/05/19).

Ia menjelaskan, kebun kelapa sawit ilegal di Riau ini awalnya dilakukan oleh perambah hutan. Kemudian oleh perusahaan diolah menjadi kebun kelapa sawit tanpa mengantongi izin. Artinya mereka tidak membayar pajak kepada negara. Kondisi ini kata Asri Auzar, sangat merugikan pemerintah terutama pemerintah Provinsi Riau. 

Ketua DPD Demokrat Riau itu mengatakan, pihaknya siap membeberkan nama-nama perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada KPK jika diminta. 

Salah satunya kata Asri Auzar, PT Duta Palma dan PT Andika. Khusus Andika terang Asri Auzar, ada 10 ribu hektar kebun sawit yang dibangun di Rohul tanpa izin.

Sebagaimana dilansir satu media online di Riau, hasil verifikasi tim KPK atas laporan Pansus DPRD Riau, menemukan seluas 1,8 juta ha korporasi sawit ilegal.

"Dalam catatan kami ada 1.8 juta hektar perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasai masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin," kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru 2 April 2019.

Bukan hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak pernah membayar pajak kepada negara selama menguasai hutan. Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
KPK Cari Bukti Lain soal Uang Ratusan Juta di Laci Menag
KPK Periksa Anggota DPR Eka Sastra Terkait Kasus Bowo
KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan 20 Kapal Bea Cukai
KPK Datangi Kemenkeu Bahas Pendanaan Parpol
Sejumlah Nama Pansel Dinilai Tak Berpihak pada KPK

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad