Home  / Hukrim
Rohadi Tuding ‘Wakil Tuhan’ Pelesiran ke Solo Gunakan Uang Haram, Ini Buktinya
Rabu, 24 April 2019 | 10:17:08
(Doc. Net)
Mantan Panitera PN Jakarta Utara, Rohadi
JAKARTA - Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jak Rohadi terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam perkara suap kasus pele
seksual Saipul Jamil.

Salah satunya, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyeret pih yang diakui dia ikut terlibat dalam kasus hukum yang menjeratnya.

Ia berharap, KPK tidak mengabaikan berbagai fakta hukum yang ia bongkar terma dana suap yang turut dinikmati pihak lain, seperti majelis hakim yang menangani Saipul Jamil.

"Penyidik harus membuka HP lewat provider HP yang bersangkutan, yang berisi percakapan dengan Hakim Dasma menyangkut jumlah uang untuk Ifa Sudewi dan vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Saipul Jamil, dan tentang anak Hakim Dasma, Noviyanti Dasma, agar diajak ke Surabaya untuk sekaligus menyerahkan uang dari Bertha Natalia ke Dasma. Uang itu rencananya untuk diserahkan ke Ifa Sudewi, yang pada waktu itu Ifa habis mengikuti pelantikan di PN Sidoarjo," papar Rohadi dalam keterangan resminya, Selasa, (23/04/2019).

Dirinya sejak awal bungkam karena memang diminta Karel Tupu untuk tidak menyeret nama-nama lain, seperti hakim yang menangani perkara Saipul Jamil.

"Hpnya merk Nokia, saya masih ingat, warna hitam yang disita sebagai barang bukti dalam perkara suap Saipul Jamil. Kenapa saya bungkam? Karena saya dilarang oleh Karel Tupu, bahwa untuk menyeret hakim-hakim cukup di Rohadi saja, yah saya ini," Tambah Rohadi.

Ia juga meminta KPK membuka CCTV di ruang kunjungan KPK Gedung Lama C1, dan aula pada saat kunjungan Hari Raya Idul Fitri 2016.

Plesiran Hakim Gunakan Uang Suap

Selain itu, Rohadi meminta KPK ikut memeriksa karyawan Dwi Dua Tour, Silvy yang diketahui memesan tiket pesawat dan kereta api untuk hakim dan karyawan PN Jakarta Utara yang akan plesiran ke Solo pada Mei 2016, dan berkunjung ke Medan mengantar pelantikan Lilik Mulyadi menjadi Hakim Tinggi Medan pada 9 Juni 2016 lalu.

Silvy kata Rohadi, yang bertanggung jawab dalam mengurus bus penjemputan dan jalan-jalan bagi para hakim selam di Solo dan Medan. Padahal kata Rohadi, uang yang digunakan mereka bersumber dari uang suap Saipul Jamil.

Rohadi juga meminta agar KPK menyita daftar penumpang Lion Air yang pernah mereka tumpangi. KPK lanjut dia, semestinya juga memerika CCTV loby Hotel Grand Aston Medan.

"Ini semua guna meyakinkan bahwa pembahasan mengenai permohonan bantuan putusan Saipul Jamil antara Hakim Dasma disaksikan oleh saya sendiri pada jam 13.00, hari Jumat 10 Juni 2016 lalu," ujar Rohadi.

Seperti diketahui, sepekan menjelang ditangkap, Rohadi bersama rombongan PN Jakarta Utara menginap di Hotel Grand Aston Medan.

Sesalkan Pengakuan Grand Aston Medan

Rohadi pun menyayangkan pihak Hotel Grand Aston Medan yang mengaku tidak mengetahui tersangka (Rohadi) menginap di hotel tersebut sebelum ditangkap.

Demikian yang dikatakan Alamsyah Hamdani, selaku kuasa hukum pihak Hotel Grand Aston Medan dalam keterangannya terkait sejumlah Panitera dan Hakim yang disebut-sebut menginap di hotel yang terletak di jalan Balaikota Medan Sumatera Utara tersebut.

Alamsyah pun mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui nama-nama yang disebut itu menginap di sana, karena kemungkinan besar pihak lain yang memesan hotel tersebut.

Alamsyah juga menegaskan bahwa KPK sendiri memang tidak menyita barang bukti apapun dari dalam hotel, seperti CCTV atau berkas. Dan penangkapan itu tidak diketahui oleh pihak hotel.

Akui Bersalah

Rohadi mengaku bahwa dirinya memang bersalah secara hukum karena dirinya menerima uang suap sebesar Rp300 juta dari kakak kandung Saipul Jamil, Syamsul Hidayatullah melalui pengacara Bertha Natalia.

Uang suap tersebut sengaja diberikan agar vonis kasus Saipul Jamil yang waktu itu dilaksanakan di PN Jakarta Utara lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam putusan hakim yang diberikan terhadap Rohadi, pada kenyataannya masih menyimpan kerancuan terkait uang suap tersebut.

Hal itu setidaknya sempat diungkapkannya saat dirinya kembali menjalani pemeriksaan KPK pada Juni tahun lalu. Ketika itu kepada wartawan, Rohadi kembali buka-bukaan. Ia menyatakan memang ada uang Rp 50 juta dari Saipul Jamil yang diserahkan kepadanya.

"Bahkan ada uang yang Rp 50 juta awal dari Saipul Jamil itu untuk jalan-jalan hakim dan keluarga besar PN Jakarta Utara ke acara Pak Gun Maryoso, nikahan di Solo itu," kata Rohadi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, saat awal ditahan KPK.

Soal uang tersebut, Rohadi menerimanya dari Saipul Jamil dalam dua paket. Paket pertama sebesar Rp 50 juta dan paket kedua Rp 250 juta. Rohadi lalu menceritakan alur uang Rp 50 juta itu.

"Saya serahkan pada ibu Rina Pertiwi, Panitera Sekretaris PN Jakut. Jadi saya tidak satu sen pun menikmati hasil kejahatan itu. Dan saya harus rela dihukum 7 tahun. Tapi supaya terang-benderang masalah Saipul Jamil, saya ingin siapa pun yang menikmati dan terlibat, harus merasakan atau diusut juga," ujar Rohadi ketika itu.

Adapun uang sisa sebesar Rp250 juta kata Rohadi, digunakan untuk keperluan pelantikan Ifa Sudewi sebagai Ketua PN Sidoarjo.

Untuk membuktikan kebenaran itu, Rohadi meminta KPK membuka CCTV, di mana ia diminta Karel Tuppu agar tidak menyebut sejumlah nama hakim dalam perkara itu. Karel merupakan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang juga suami penyuap Saipul Jamil, Bertha Natalia.

"Harus ada, harus dibuka. Karena saya untuk CCTV itu dari mulai saya ditangkap, Pak Karel Tuppu sudah meminta agar saya tidak menyebut hakim-hakim Ifa Sudewi atau yang lainnya. Cukup sampai di saya," sebut Rohadi.

Karel Tupu kata Rohadi seharusnya juga dijadikan tersangka karena menghalangi kegiatan penyidikan yang dilakukan KPK.

"Sama seperti pengacara Setya Novanto, Frederick yang juga ditangkap karena melakukan penghalang-halangan. Nah kenapa Karel tidak disidik sebagai tersangka," sesal Rohadi.

"Nah soal cerita di balik uang senilai Rp 250 Juta itu, ada yang menarik. Uang itu sebenarnya akan diserahkan lewat Hakim Dasma yang akan ketemuan di Malang bersama Sulistiyoningsih, Panitera Pengganti PN Jakarta Utara," jelas Rohadi dalam siaran persnya.

Ia berharap, "putusan terkait Saipul Jamil dieksaminasi bersama putusan Bertha Natalia, Syamsul Hidayatulloh, Kasman Sangaji dan Saipul Jamil. Sebab, perihal ini diduga penuh rekayasa dan konspirasi antara jaksa dan hakim. Terbukti dari kesengajaan peran Ifa Sudewi dihilangkan oleh hakim dan jaksa. Ada apa gerangan?" tegas Rohadi.

Selain itu kata Rohadi, uang suap pertama 50 Juta dari Bertha Natalia langsung Ia serahkan kepada Rina Pertiwi untuk pembelian tiket pesawat Lion Air untuk hakim dan karyawan PN Jakut plesiran ke solo.

Jadi mereka (karyawan dan hakim PN Jakut, red) pelesiran ke Solo memakai uang haram," tuturnya, Kamis, (14/02/2019).

Atas nama keadilan, Rohadi meminta KPK menindaklanjuti dan membongkar pihak-pihak yang disebutnya ikut menikmati uang suap dari Saipul Jamil. Oleh karena itu, Rohadi menyampaikan tiga tuntutan kepada KPK.

1. Mohon KPK usut penerima grafitasi untuk pembelian tiket pesawat Lion Air, Jakarta-Jogja, Solo-Jakarta pada awal bulan Mei, tanpa kecuali.

2. Dimana terpidana sejak awal diperiksa oleh penyidik KPK.
Dalam BAP - Tidak Menjawab (Point 35 dan 36)

"Padahal uang 50 Jt itu di serahkan kepada Sdri. Rina Pertiwi, SH untuk beli tiket pesawat ke Solo", tutur Roadi.

3. Bahwa jelas, dalam sadapan HP milik terpidana Rohadi, uang itu akan di Serahkan untuk Hakim.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
FAKTA TERBARU OTT KPK Jaksa di Yogyakarta, 2 Jaksa Ditetapkan Sebagai Tersangka
KPK Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Pencucian Uang
Kasus Suap Garuda, KPK Kembali Periksa Emirsyah Satar
Diperiksa KPK, Taufik Hidayat Ditanya Soal Menpora Imam Nahrawi
Dugaan Suap Noviwaldi Jusman, Polisi Telah Periksa Ketua KPPS Kelurahan Pesisir

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad