Home  / Hukrim
Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Jurong Ke Mapolres Rohul
Kamis, 10 Januari 2019 | 20:15:00
sy/riaueditor.com
Ketua Yayasan Bening Nusantara, Indra Ramos, SHi (kiri) Ketua Panitia Pilkades, Indra Sayup saat menerima uang Pendaftaran sebesar Rp20 juta dari salah seorang Cakepdes (kanan).
PASIR PENGARAIAN, riaueditor.com- Ketua Yayasan Bening Nusantara, Indra Ramos SHi resmi melaporkan Panitia Pilkades Jurong, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ke Mapolres Rohul, Selasa (27/12/2018) terkait dugaan pungli pelanggaran Perbub tentang tata cara pelaksanaan Pilkades serentak yang dilaksanakan pada Desember 2018 lalu. 

Adalah Harpani (56), Harmaini (60) dan Herman (38) Calon kepala desa (Cakepdes) dari empat calon yang menjadi korban dugaan politisasi uang pendaftaran Cakepdes yang ditetapkan Panitia Pilkades yang masing-masing sebesar Rp.20 Juta. 

Selain ketiga Cakepdes ini, yakni M Rais belum diketahui apakah ikut membayar pungutan dan membayar uang kepada Ninik Mamak Rp.2 Juta atau tidak, yang jelas ketetapan Panitia Pilkades itu sudah tak dapat diganggu gugat. 

Adanya dugaan pungli, Panitia Pilkades, Panwas juga Ninik Mamak menjadi alat bagi petahana guna untuk melemahkan ketiga rivalnya demi memenangkan Pilkades tersebut, ironisnya baik Panitia Pilkades, Panwas, Ninik Mamak tersebut masih orang-orang dekat petahana bahkan keluarga. 

Tak hanya soal pungutan biaya pendaftaran Cakepdes, panitia juga menetapkan dana Ninik Mamak sebesar Rp.2 Juta, guna untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada ketiga cakepdes yang kalah. Bahkan jika tidak ada rekomendasi Ninik Mamak dipastikan ketiga cakepdes tadi tidak bisa mendaftarkan diri sebagai cakepdes. 

Lain lagi dengan pungutan setelah hari pemilihan, ketiga Cakepdes tadi musti merogoh kocek lagi oleh Panitia Pilkades sebesar Rp.500 ribu, untuk biaya antar jemput pemilih. Dasar ini, ketiga Cakepdes melalui kuasa hukumnya melaporkan Panitia hingga yang terlibat di luar tatacara Pilkades yang telah ditentukan.

"Benar, kita telah melaporkan kasus ini ke Polres Rohul yakni ketua Panitia Pilkades Jurong, terlapor Iwan Sayup, Selasa (27/12/2018) lalu. Kita menduga, Panitia Pilkades telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bisa dilihat pada Perbub No. 53 tahun 2018 tentang tatacara pelaksanaan Pilkades yang membebaskan biaya kepada setiap calon kepala desa. Seluruh biaya pelaksanaan Pilkades telah digelontorkan pemerintah melalui APBD yang dinilai cukup besar Rp.2,1 M. Jadi tidak ada hak Panitia Pilkades untuk menetapkan biaya atau pungutan uang pendaftaran cakepdes diluar undang-undang yang berlaku dengan alasan apapun, apalagi memungut uang Rp.20 Juta uang daftar calon. Itu namanya pungli," ujar kuasa Hukum ketiga Cakepdes yang kalah kepada media, Indra Ramos SHi, Kamis (10/1/2019) di kantornya. 

Nah, mengacu pada Perbub No. 53 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan Pilkades. Maka jelas tidak memperbolehkan Panitia, Panwas atau yang terlibat pada pelaksanaan tatacara yang ditetapkan sesuai Perbub di atas, dan harus bersifat netral kepada setiap calon maupun petahana dalam pengawasan yang bersih demi terlaksananya Pilkades damai dan demokratis. 

"Tapi ini aneh, kenapa masih ada pungutan atau biaya pendaftaran calon kades. Dari sini kita dapat menduga adanya pengaturan suara yang dilakukan secara sistematis memenangkan petahana. Kemudian melemahkan rival dalam bentuk politik jahat, lalu tim pengawas kecamatan seolah membiarkan pungutan ini kenapa tidak ada pengawasan sama sekali. Soal kemenangan petahana tersebut kita pastikan cacat demi hukum," tegas Indra Ramos. 

Terpisah, salah satu Cakepdes yang menjadi korban penipuan atau pungutan yang ditetapkan Panitia Pilkades tersebut. Harpani, cerita begini, sebelum mencalonkan diri sebagai calon kades ia tidak mengetahui soal adanya pembebasan biaya terhadap semua calon sesuai perbub No. 53 tahun 2018 itu. Harpani mengaku, baru mengetahui soal biaya atau uang pendaftaran tidak lagi dibebankan terhadap calon. 

"Terus terang kami tidak tau soal adanya perbub tentang pembebasan biaya atau uang penfaftaran sebagai cakepdes. Kami tidak pernah dinformasikan bahkan sosialsi sekalipun tidak ada. Kami ini minim pengetahuan, wajar saja kami melaksakan apa saja yang menjadi ketetapan Panitia Pilkades itu, termasuk uang pendaftaran kami sebesar Rp.20 Juta itu. Tapi tak hanya uang pendaftaran saja, kami juga dipungut uang ke Ninik Mamak untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu syarat juga untuk maju sebagai cakepdes Jurong," cerita Harpani kepada wartawan, Rabu (9/1/2019).

Tak hanya itu kata Harpani, dirinya juga melaporkan perbuatan melawan hukum soal dugaan pengaturan suara yang ditujukan oleh Panitia Pilkades kepada salah satu calon yakni petahan adalah mendasar. Dimana, dugaan penggelembungan suara dengan merekayasa kehadiran orang-orang yang sebenarnya tidak ada atau sedang merantau.

"Kami mempunyai puluhan bukti nama orang-orang yang saat pemungutan suara tidak berada di desa alias boro (merantau). Tetapi kok bisa namanya didaftar pencoblos di TPS. Ini kan jelas perbuatan melawan hukum, karena ada rekayasa suara," kata Harpani salah satu cakepdes Jurong.

Ketua BPD Desa Bonai Jefriman, ketika dikonfirmasi membantah adanya penetapan Panitia Pilkades soal pungutan uang sebesar Rp.20 Juta kepada empat calon kades Jurong. Tapi kata Iwan, sebelumnya sudah ada kesepakatan terhadap semua calon soal dana itu, mereka menyanggupi. Iwan Sayup tidak menampik jika Ninik Mamak Desa Boanai juga memungut uang untuk mengeluarkan rekomendasi kepada mereka sebagai calon. 

"Soal anggaran dan biaya pendaftaran rasanya saya kurang tepat untuk menjelaskannya, ada yang lebih tepat untuk menjelaskan itu. Tapi, jika ada informasi yang mengatakan adanya keberpihakan Panitia Pilkades atau yang terlibat pada pelaksanaan Pilkades kepada seorang calon itu sudah kelewatan namanya. Semuanya sudah sepakat soal dana, pengawasan ada semua sudah bekerja sesuai aturan. Karna begini, anggaran kita hanya sebesar Rp.46 Juta sekian dari ADD yang dianggarkan melalui APBD dan dicairkan satu hari sebelum hari H, jika itu saja tidak cukup pak. Tau sama taulah kita kondisi ril di Bonai inikan," kata Iwan Sayup ketua BPD desa Bonai diujung telepon, Kamis (10/1/2019).(yahya siregar)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Ketua YBN: Ketua Panitia Pilkades Bonai Ternyata Menantu Dari Kades Petahana
Terkait Gugatan Pilkades Bonai, Yayasan BN Minta Bupati Rohul Batalkan Pelantikan Kades
Sebut Prabowo Sosok Emosional, Sekjen PSI Dilaporkan ke Bawaslu
Klaim Dikeroyok, Mantan Atlet Nasional Laporkan Satpam GBK
Usai Pilkades Serentak, Amril Minta Masyarakat Tetap Bersatu

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad