Home  / Hukrim
Politikus PDIP Kabur, KPK Belum Bisa Usut Keterlibatan Keluarga Jokowi dalam Kasus Bakamla
Jumat, 19 Oktober 2018 | 09:21:56
(Doc. Net)
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan jejak politikus PDI Perjuangan sekaligus staf Kepala Bakamla, Ali Fahmi atau Ali Habsyi. Akibatnya KPK belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Jokowi, yang diduga juga terlibat dalam pengurusan anggaran proyek Bakamla.

"Sudah beberapa kali saksi Ali Fahmi kami panggil namun tak pernah datang, kami datangi ke rumahnya juga tidak ditemukan. Jadi memang belum ada petunjuk lain terkait dengan siapa, ada atau tidak ada orang yang dimaksud," kata Febri saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, (18/10/2018).

Menurut Febri, kesaksian Ali Habsyi sangat penting. Pasalnya dalam persidangan mantan anggota DPR, Fayakhun Andriani mengaku pernah dikenalkan kepada keluarga Presiden Jokowi pada tahun 2016 silam, untuk kepentingan mengurus anggaran proyek Bakamla.

"Saya cek ke tim (Jaksa) yang menangani, sebenarnya itu sudah muncul sejak proses penyidikan ketika Fayakhun diperiksa pada saat itu. Namun yang bersangkutan tidak menyebut nama orang yang dikatakan memperkenalkan tersebut, karena dengan alasan lupa dan pihak lain yang disebutkan oleh Fayakhun pun itu masih dalam proses pencarian KPK," kata Febri.

Sebelumnya, mengenai dugaan adanya keluarga Jokowi diungkapkan Fayakhun saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, (17/10/2018).

"Dia bilang, kita mendapatkan dukungan dari kekuasaan. Lalu dikenalkan tiga orang dari keluarga Solo. Yang satu sudah agak tua, dikenalkan sebagai omnya Pak Jokowi, kemudian yang kedua adiknya Pak Jokowi, yang satu lagi iparnya Pak Jokowi," kata Fayakhun.

Menurut Fayakhun, pada 2016, Ali Habsyi mengajaknya bertemu di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Habsyi minta kehadiran Fayakhun, karena pertemuan tersebut dinilai cukup penting.

Dalam pertemuan, Habsyi minta Fayakhun mendukung pengadaan barang di Bakamla. Fayakhun selaku anggota DPR pun diminta bantu anggaran pengadaan Bakamla. Saat itu, menurut Fayakhun, Habsyi mengklaim proyek pengadaan di Bakamla didukung oleh pihak penguasa atau pemerintah.

"Dia bilang, 'Kamu jangan ragu-ragu, ini sudah jadi perhatian kita semua'," ujar Fayakhun.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap US$911.480 dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, terkait pengurusan anggaran proyek di Bakamla.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan 20 Kapal Bea Cukai
Kepala Bakamla Terima Kunjungan Kehormatan Kasal Australia
Bakamla Siapkan Personel Awak Kapal 80 Meter
Kuliah Umum di Seskoal, Kepala Bakamla Jelaskan Tusi Indonesian Coast Guard
JK: RI & Malaysia Sepakat Bawa Kasus Sawit ke Jalur WTO

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad