Home  / Features
Romy Setitik Rusak PPP Sebelanga
Rabu, 20 Maret 2019 | 13:43:50
Foto: Herun Ricky/kumparan
Ilustrasi Lipsus kumparan: Good Bye, Romy.
Santap pagi Muhammad Romahurmuziy di Restoran Hotel Bumi Surabaya dikejutkan kedatangan mendadak sang ajudan, Amin Nuryadin. Ia membawa kabar darurat, tim KPK sudah memergoki serah terima duit suap. Meja makan pun langsung ditinggalkan sebelum sarapan selesai.

Amin harusnya tak memberitahu kehadiran KPK. Ia diminta mengajak Romy—nama sapaan Romahurmuziy—untuk segera memasuki mobil. Penyelidik KPK sudah terlalu lama menunggu tapi ia tak kunjung beranjak keluar hotel. Amin sendiri sebelumnya sudah tertangkap menggenggam uang suap Rp 50 juta pemberian pejabat Kementerian Agama di daerah.

Jumat lalu (15/3), bocornya informasi itu mengawali drama operasi tangkap tangan suap jabatan Kemenag. Ketua umum PPP itu langsung berjalan menuju pintu keluar Hotel Bumi Surabaya ia menghentikan ojek online yang kebetulan melintas tanpa memesan melalui aplikasi. Apes, beberapa tangan penyelidik KPK berhasil meraihnya sebelum tukang ojek tancap gas.

Selain Romy, dua pejabat Kemenag, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wiradi turut ditangkap KPK di hotel yang sama. Muafaq dan sopirnya ditangkap dengan uang Rp 17,7 juta. Sedang Haris dan sopirnya ditangkap dengan uang Rp 18,85 juta.

Enam orang ini pun lantas digelandang ke Mapolda Jawa Timur beserta total uang dugaan suap Rp 156 juta.

KPK menjerat Romy dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

"Dalam perkara ini, diduga RMY (Romy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI," ucap Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta pada Sabtu (16/3).

Gerak-gerik Romy beberapa hari belakangan menjadi perhatian KPK. Politisi PPP itu rajin berkomunikasi dengan pejabat daerah kementerian yang dipimpin rekan separtainya, Lukman Hakim Saifuddin. KPK menengarai komunikasi itu menyangkut suap jabatan di Kemenag.

Pada rentang 12-27 Desember 2018 kementerian itu membuka lelang jabatan kepala wilayah di Provinsi Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, hingga Jawa Timur. Tersangka Haris ikut dalam seleksi Kakanwil Jawa Timur.

Selama ini karier Haris di Kemenag mentok. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan torehan catatan hitam dalam jejak kariernya. Ia pernah mendapat hukuman disiplin PNS tingkat sedang pada Agustus 2016 dan diganjar penundaan kenaikan pangkat selama setahun.

Rekam jejak Haris inilah yang membuat KASN tidak merekomendasikannya sebagai calon pejabat Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Kepala KASN, Sofian Effendi menyebutkan Haris dikenakan sanksi karena membiarkan praktek korupsi di lembaganya. Entah kenapa nama Haris muncul dalam tiga besar calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Sofian mengirim surat pada 29 Januari kepada Kemenag guna mengingatkan catatan hitam Haris namun tak berbalas. Surat kedua dilayangkan 27 Februari, dan Kemenag tetap kukuh mempertahankan Haris melalui surat balasan. Panitia seleksi Kemenag pun tetap mengajukan Haris kemudian melantiknya.

"Walaupun sudah kami surati sekjen dan menterinya, tahu-tahu pada proses terakhir namanya Haris masuk dan diajukan ke presiden," kata Sofian ketika ditemui kumparan, Senin (18/3).

Ia menduga tak hanya Haris saja yang rela mengeluarkan kocek untuk jabatan di Kemenag. Mulai dari posisi pejabat di pusat dan daerah, hingga kepala lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag, disinyalir transaksional.

"Di kabupaten-kabupaten biasa mereka ganti sampai puluhan, ratusan orang. Bahkan sampai kepala sekolah saja dia lelang. Kepala sekolah itu kan 150 juta tarifnya," tambah Sofian.

Haris sadar laporan KASN itu. Pada 6 Februari 2019, setelah surat rekomendasi KASN pertama, ia berkunjung ke rumah Romy menyerahkan uang agar namanya lolos dalam tiga besar. Bantuan ini manjur tetapi nama Haris bertahan dalam lelang dan menang.

"Pada saat itulah diduga pemberian pertama terjadi," ucap Laode dalam jumpa pers di KPK.

Penyerahan suap berlanjut. Pada 12 Maret, giliran Muafaq meminta Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Hari yang ditentukan adalah Jumat (15/3), saat itulah tim KPK meringkus mereka.

Bola suap tak berhenti pada Romy. KPK yakin ia tak bekerja sendiri mengatur jabatan di Kemenag. Di Jakarta, KPK menyegel beberapa ruangan di Kemenag, salah satunya milik Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan menyita uang sebesar Rp 180 juta dan 30.000 US Dollar.

KPK belum memastikan asal uang tersebut. Namun mereka akan melakukan pemeriksaan Menteri Agama dan pejabat lainnya di kementerian itu.

"Kita tahu persis RMY (Romy) ini tidak punya kewenangan untuk mengurus yang berhubungan dengan jabatan-jabatan tertentu, oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan hanya sendiri," lanjut Laode.

Soal keterlibatan Menteri Lukman memang masih didalami KPK tetapi penangkapan Romy ini menunjukkan buruknya pengelolaan kementerian itu. Apalagi memang selama ini ada campur tangan parpol dalam proses lelang jabatan di Kemenag. Romy rajin mondar-mandir ke pejabat Kemenag sejak terpilih sebagai ketua umum PPP pada 2016.

Mantan Irjen Kementerian Agama, M Jasin, mengungkap selama ini Kementerian Agama tak pernah awas soal lalu lalang semacam orang partai seperti Romy. Apalagi sepeninggalnya tahun 2017 jabatan irjen selaku pengawas dirangkap oleh sekjen. Sehingga tak ada pengawasan sama sekali

"Nama dia (Romy) sudah terkenal karena dia ketum (PPP)," ujarnya.

Menteri Lukman sendiri menjabat sebagai Anggota Majelis A'la (Majelis Tinggi Partai) di bawah Romy yang merangkap sebagai ketua umum. Tapi ia tak berkomentar banyak soal kasus ini. Ia menyerahkan masalah hukum pada KPK dan meminta maaf atas praktek suap di lembaga yang dipimpinnya.

Tak hanya Lukman yang kena getah. Kantor DPP PPP turut menjadi sasaran penggeledahan KPK. Penyidik KPK datang pada saat pengurus DPP menggelar rapat dengan DPW PPP. Mereka menyita rekening koran partai, dan berbagai surat.

Kasus suap Romy pun menggelinding dan mengancam partai berlambang Kakbah itu.

(kumparan.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
General Manager PT Hyundai dan Direktur King Properti Jadi Tersangka Suap Bupati Cirebon
KPK Taja Workshop Pencegahan Korupsi Bersama Diskominfotik Riau
Saut Pastikan OTT Jalan Terus Meski Ada UU KPK Baru
Mahfud MD: Jokowi Lapor Kasus Besar Tapi Tak Diungkap KPK
Ada Kabar Kadis PUPR Pekanbaru Diperiksa KPK, Sekda Mengaku Belum Tahu

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad