Home  / Ekbis
BKPM Ancam Cabut Izin Perusahaan Tak Kantongi Amdal
Jumat, 16 Oktober 2020 | 15:47:05
(CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama).
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan Omnibus Law UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan besar memiliki izin amdal. Sanksi tanpa amdal, izin dicabut.
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan Omnibus Law UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan besar memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bila ingin melanjutkan produksi. Kewajiban amdal itu memberikan kepastian dalam revolusi lingkungan.

"Dengan UU ini (Cipta Kerja), amdal dimasukkan sebagai izin usaha, supaya kalau orang yang melanggar amdal kami bisa peringatkan, izinnya kami cabut," katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/10).

Ia menjelaskan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan amdal bukan termasuk izin usaha yang wajib dilampirkan. Karenanya, pemerintah tidak memiliki hak mencabut izin usaha perusahaan kakap yang melanggar amdal.

Namun, pemerintah membenahi persoalan amdal tersebut melalui UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja mewajibkan lampiran amdal saat perusahaan besar mengajukan izin usaha.

"Tidak ada risiko hukum secara kuat yang menyatakan kalau melanggar amdal, katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada kami perbaiki terus," jelasnya.

Bahlil melanjutkan peraturan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan kecil, UU Cipta Kerja menyatakan cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan, perusahaan menengah harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL).

Ia menjamin proses pengajuan amdal itu bisa berlangsung cepat dan tidak memakan waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

Sebab, ia memastikan semua perizinan terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong transparansi, efisiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi yang panjang.

"Amdal-nya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena apa? Karena mengurus amdal itu bisa 1 tahun 6 bulan. Pabrik di Vietnam sudah produksi, kita amdalnya belum selesai," katanya.

(CNNIndonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Polsek Pangkalan Lesung Tak Pernah Berhenti Lakukan Sosialisasi Prokes
Jokowi Tetapkan Pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020 Hari Libur Nasional
Personil Polsek Teluk Meranti Tak Bosannya Berikan Himbuan dan Sosialisasi Prokes ke Masyarakat
Tak Pernah Bosan, Polsek Ukui Gelar Operasi Yustisi Sekaligus Patroli Kerawanan Kejahatan C3
Polsek Kuala Kampar Tak Pernah Bosan Berikan Himbauan Prokes Diwilayah Binaannya

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter