Home  / Ekbis
IMEI, Senjata ‘Penumpas’ Ponsel Ilegal
Kamis, 11 Juli 2019 | 15:47:17
(Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Ilustrasi.
JAKARTA - Aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bisa menjadi harapan baru untuk menumpas peredaran ponsel ilegal. Sejumlah pihak mendukung aturan tersebut untuk melindungi konsumen, di tengah kritik potensi penyadapan.

Pengamat keamanan siber dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai aturan IMEI yang akan diberlakukan pemerintah pada Agustus 2019 belum berpotensi melanggar privasi hingga data pribadi pengguna.

Menurut dia, tidak hanya ponsel ilegal yang bisa disadap namun ponsel resmi pun kemungkinan dapat mengalami kebocoran data.

"Saya belum melihat ada potensi ke arah itu [potensi melanggar privasi dan perlindungan data pengguna], baik yang resmi mau pun BM ya data pengguna bisa saja bocor jadi bukan soal resmi atau BM-nya. Bisa jadi karena penggunaan aplikasi, penyadapan, dan data mining," tulis Heru melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (9/7).

Lebih lanjut kata Heri, persoalan utama yang seharusnya diamati ialah terkait masuknya ponsel ilegal atau black market (BM) dan dijual di Indonesia.

"Persoalan sebenarnya lebih kepada masuknya ponsel secara ilegal dan dijual di dalam negeri atau masuknya ponsel di mana hasil pencurian dari negara lain dan dijual di sini," jelasnya.

"Pemerintah ingin mengontrol hal itu lewat IMEI. Jadi kalau IMEI tidak terdaftar di pemerintah maka akan dianggap ponsel adalah ilegal," sambung Heru.

Namun yang harus menjadi catatan pemerintah yakni terkait implementasi IMEI agar tidak merugikan konsumen. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat terkait IMEI.

Senada dengan Heru, Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan pun menilai pihaknya belum melihat pelanggaran privasi data yang disebabkan oleh aturan IMEI. Menurut dia, aturan itu pada dasarnya untuk membatasi peredaran perangkat ponsel ilegal.

"Saya belum melihat adanya pelanggaran terhadap aspek privasi, aturan IMEI sebenarnya ditujukan untuk melindungi perdagangan dan industri dalam negeri khususnya untuk membatasi peredaran perangkat ilegal," kata Anton.

Namun Anton mengatakan regulasi IMEI yang masih digarap ini harus lah mempertimbangkan aspek Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Aturan IMEI akan keluar lebih dulu maka perlu mempertimbangkan aspek-aspek PDP sehingga nanti tidak ada yang dilanggar, khususnya prinsip-prinsip dalam tata kelola PDP yang meliputi kepemilikan kerahasiaan, integritas, akurasi, dan ketersediaan," jelasnya.

Saat ditanya apakah sebaiknya pemerintah mengeluarkan RUU PDP terlebih dahulu lalu IMEI, Anton mengatakan tidak ada urgensi untuk segera mengeluarkan RUU PDP guna mencegah aksi penyadapan data saat IMEI diberlakukan.

Jika adanya kekhawatiran terkait potensi kebocoran data pengguna, dia menilai harus ada uji publik yang jelas.

"Menurut saya, aturan IMEI bisa keluar duluan tidak ada urgensi untuk menunggu PDP. Kalau ada kekhawatiran bisa disampaikan saat uji publik, harus jelas tidak bisa berandai-andai," tutur Anton.

Menertibkan Pedagang Nakal

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut sejumlah catatan yang harus diperhatikan Kemenkominfo sebelum menetapkan IMEI. 

Tak hanya memblokir nomor IMEI ponsel ilegal atau BM namun pemerintah harus menertibkan pedagang-pedagang ponsel nakal yang masih menjual ponsel BM.

"Terkait hal itu [soal aturan IMEI], catatan YLKI pemerintah harus menertibkan juga tempat-tempat yang sering menjadi tempat pasar gelap sehingga konsumen tidak terjebak karena ketidak tahuannya bahwa hp tersebut black market atau tidak," tulis Tulis.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Lembaga Studi dan Avokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan aturan IMEI yang tidak diiringi oleh aturan Perlindungan Data Pribadi (PDP) bisa melanggar privasi data pengguna.

Pasalnya, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum ditetapkan sedangkan regulasi IMEI bakal diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Agustus 2019.

Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menjelaskan banyak negara yang menggunakan International Mobile Subscriber Identity Catcher (IMSI-catcher) untuk melakukan penyadapan berdasarkan IMEI yang telah didaftarkan.

IMSI Catcher merupakan sebuah peranti lunak pengawasan (software survellance) yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyadap. Selain itu, peranti ini juga bisa melakukan intersepsi komunikasi berdasarkan IMEI yang sudah terdaftar.

"Jadi memang akan sangat rentan ketika IMEI itu sudah diketahui. Karena itulah yang jadi target dalam penggunaan piranti lunak penyadapan, tapi dalam konteks hukum penyadapan itu berlaku hukum yang lain. Misalnya karena ada satu tindak pidana, kemudian sudah ada izin pengadilan, dan seterusnya," kata dia beberapa waktu lalu.

Terkait masalah perlindungan data, Kemenkominfo mengatakan pemerintah kemungkinan akan membentuk Otoritas Proteksi Data terkait dengan penerapan aturan Perlindungan Data Pribadi.

Mengacu dari peraturan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, otoritas itu bersifat independen dan tidak terafilisiasi dengan pemerintah maupun pihak swasta.

(cnnindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Lagi, 123 Fintech Ilegal & 49 Investasi Bodong Ditutup OJK
Satgas Yonif MR 411 Kostrad Amankan 2.040 Botol Miras Illegal di Perbatasan RI-PNG
DPRD Desak Bea dan Cukai Pekanbaru Terus Tekan Peredaran Produk Ilegal
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian
Prajurit TNI Pamtas RI-PNG Yonif 411/Pandawa Berhasil Amankan 3.333 Botol Miras Ilegal

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad