Home  / Advertorial
Pemkab Pelalawan Gesa Sarana dan Prasarana Penggunaan Sistem OSS
Upaya DPMPTSP Terapkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Minggu, 28 Juli 2019 | 12:47:56
PELALAWAN, riaueditor.com - Guna mendukung penerapan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang dilaunching pada 9 Juli lalu 2018 dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan saat ini mempersiapkan sarana dan prasarana, pelatihan, SDM dan sebagainya.

Demikian disampaikan Kepala DPMPTSP Pelalawan Budi Surlani didampingi Zulkarnaen, S.Hut.M. Si Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (P3NP).

Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait telah melaunching penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) pada 9 Juli lalu di Kantor Kemenko. 


Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring dimanapun dan kapanpun.

"Negara membangun sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dengan pemangkasan waktu dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) hari ini, Senin (09/7) di Kantor Kemenko. 

Selama ini sistem perizinan dibuat pemerintah daerah masing masing namun dengan sistem ini seluruhnya akan terintegrasi.DPMPTSP Pelalawan mempersiapkan berbagai langkah untuk menuju OSS. Persiapan sdm, pelatihan,sarana dan prasarana dan lainnya," ungkapnya.

Ditambahkannya,OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu singkat.

"Jadi sistem OSS terbalik izin didapat dulu  berupa Nomor Induk Berusaha atau NIB namun belum bisa beroperasi dengan tenggang waktu 30 hari untuk pemenuhan komitmen.Yang menandatangani OSS kementerian lembaga dan daerah," terangnya.


Dilanjutkannya, dalam menjalankan sistem OSS,seluruhnya harus disesuaikan  dengan PP No. 24 tahun 2018 seperti perubahan perbup dan aturan lainnya yang disesesuaikan juga oleh seluruh lembaga dan kementerian terkait. 

Penerapan sistem baru ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan terintegrasi secara elektronik. Sistem akan dibangun agar pelayanan perizinan bisa dilaksanakan secara online tanpa harus merepotkan masyarakat.

"Jadi kita perlu penguatan dan pemahanan materi sistem OSS ini sebelum betul-betul diterapkan nanti. Kita bekerjasama dengan BKM sebagai pelatih bagi petugas kemarin," kata Kepala DPMPTSP Pelalawan, Budi Surlani.

Budi Surlani menuturkan, dalam persiapan penerapan sistem OSS,pihaknya telah menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada calon petugas pelayanan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  mengirimkan tiga orang instruktur untuk melatih dan memberikan materi terhadap para peserta. Agar lebih memahami konsep dan pemakaian sistem OSS sebelum dioperasikan.

Sebanyak 70 orang peserta yang sudah dilatih yang berasal dari tiga kategori instansi. Diantaranya para petugas pelayanan yang selama ini bekerja di DPMPTSP, kemudian perwakilan seluruh OPD yang membantu menerbitkan perizinan, serta para camat dan staffnya.

Melalui sistem ini, lanjut Budi Surlani, DPMPTSP akan membuka kantor pelayanan di 12 kecamatan yang dipusatkan di kantor camat masing-masing.

Masyarakat yang akan mengurus perizinan cukup datang ke kantor camat saja dan akan dilayani petugas yang menginput data secara online ke DMPTSP.


Setelah diproses dan ditandatangani, berkas perizinan akan kembali dikirimkan ke kantor camat sehingga bisa dicetak.

"Jadi pemohon izin tak perlu lagi datang ke kantor kita, cukup ke kantor camata saja. Ini lebih efektif, efisien, dan ekonomis," tandasnya.

Pembukaan pelayanan di kantor camat ini dilakukan bertahap.Dimulai dari daerah yang paling jauh, seperti kecamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti dan akan dikembang terus hingga 12 kecamatan.Selama ini, masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten merasa kesulitan dan terbeban dikala mengurus izin-izin yang dibutuhkan.

Warga Kuala Kampar untuk bisa mendapatkan perizinan harus merelakan waktunya selama tiga hari ke Pangkalan Kerinci.

"Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 1,5 juta untuk ongkos dan operasionalnya. Mulai dari transportasi, penginapan, dan kebutuhannya selama di Pangkaln Kerinci. Ini yang hendak kita pangkas," tegasnya.

Pihaknya optimis sistem OSS ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya dengan pembaharuan perangkat serta pelatihan petugas yang berkelanjutan. 

Untuk diketahui, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (tautan: PP 24 2018 OSS dan Lampiran HVS)

Ditegaskan dalam PP ini, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. Sementara pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha non perseorangan.

Perizinan Berusaha, menurut PP ini, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

"Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokuman lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS," bunyi Pasal 19 PP ini.

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (print out).


Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Menurut PP ini, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan  berusaha dengan cara mengakses laman OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan pendaftaran dilakukan  dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komenditer, persekutuan firma, persekutuan perdata;  dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Selanjutnya, setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan. "Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP. OSS memproses pemberian NPWP," bunyi Pasal 23 PP ini.

Selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Menurut PP ini, NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

"NIB sebagaimana dimaksud berlaku juga sebagai: a. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; b. API (Angka Pengenal Impor) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan c. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," bunyi Pasal 26 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, menurut PP ini, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), dengan mengisi data pada laman OSS. Selanjutnya sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengesahan RPTKA itu merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Ditegaskan dalam PP ini, Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB, dan Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitken kepada: a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalkan usaha dan/atau kegiatan; dan b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud.

"Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen  kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi Perairan; c. Izin Lingkungan; dan/atau d. IMB.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat melakukan kegiatan: a. pengadaan tanah; b. perubahan luas lahan; c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; d. pengadaan peralatan atau sarana; e. pengadaan sumber daya manusia; f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; g. pelayanan uji coba produksi; dan/atau h. pelaksanaan produksi.

Sementara Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan: a. Amdal; dan/atau b. rencana teknis bangunan gedung, menurut PP ini, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung.

Dalam PP ini disebutkan, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi: a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau b. pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usah melalui sistem OSS.

"Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan  dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan/atau Izin Komersial atau Operasional," bunyi Pasal 40 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan Komitmen yang diatur dalam PP ini meliputi Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

Lembaga OSS

Ditegaskan dalam PP ini, Lembaga OSS berwenang untuk: a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; d. Mengelola  dan mengembangkan sistem OSS; dan e. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

"Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota, difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian," bunyi Pasal 94 ayat (2,3) PP ini.

Dalam ketentuan peralihan disebutkan, Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya PP ini, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP ini.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 21 Juni 2018.

DPMTSP Pelalawan Raih Penghargaan Public Service Of The Year Propinsi Riau 2019

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau meraih penghargaan Public Service Of The Year 2019 yang diserahkan Jacky Mussry Deputi Chairman MarkPlus.Inc selaku pihak penyelenggara Indonesia Marketeers Festival 2019 yang berlangsung di SKA Co Ex Rokan Ballroom Pekanbaru, Kamis (4/7/2019) lalu. 

Penghargaan diterima langsung oleh Jepala DPMTSP Pelalawan Budi Surlani melalui Zulkarnain, S. Hut,M.Si Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Selain DPMPTSP Pelalawan,penghargaan juga diterima DPMPTSP Siak, Pekanbaru, Polda Riau dan terbaik bandara SSK.

Puncak dari apresiasi tertinggi di bidang pemasaran ini adalah penganugerahan penghargaan yang menjadi bagian dari rangkaian pembukaaan IMF Kota Pekanbaru 2019.MarkPlus.Inc bekerjasama dengan majalah marketeers memberikan pengakuan dan penghargaan kepada dinas - dinas yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota/Kabupaten yang ada di Propinsi Riau dalam aspek Pelayanan Publik (Public Service) melalui penganugerahan Public Service Award Riau 2019.

DPMPTSP Pelalawan meraih penghargaan Public Service Of The Year Propinsi Riau 2019 melalui proses penjaringan usulan oleh pejabat pemerintah teekait dan melalui proses panel juri yang terdiri dari tim manajemen puncak MarkPlus.Inc,tokoh masyarakat serta media. 

Kepala DPMPTSP Pelalawan Budi Surlani menyampaikan dengan penghargaan yang diraih menjadi pemicu  semangat DPMPTSP Pelalawan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan lebih kreatif serta inovatif.

"Kita berharap dengan pelayanan yang terbaik maka investasi didaerah terus bertambah dan memudahkan pelayanan perizinan bagi seluruh lapisan masyarakat.Kita berharap dengan Indonesia Marketeers Festival 2019 ini akan membangkitkan komersialisasi UMKM atau start up business lokal agar dapat bersaing dengan produk nasional dan internasional," tukasnya.  (adv/zoel) 

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kursi Kosong Warnai Paripurna DPR Pengesahan Revisi UU KPK
RUPS BRK Bahas Pengesahan Pejabat Komut dan Seleksi Calon Direksi
Marquez Tak Akan Bisa Jadi Teman Baik Rossi dan Dovizioso
RS Awal Bros Ujungbatu Tolak Pasien BPJS, Warga Kecewa
Sistem Zonasi Berdasarkan Putusan MK

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad