Home  / 
Pemulihan Gambut dan Mangrove Berbasis Capaian, Kunci Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia
Senin, 28 Desember 2020 | 14:32:22
Dok EoF
Lahan gambut terbakar di konsesi PT SRL Blok III-Kubu di Desa Teluk Bano I, Riau.
JAKARTA - (28 Desember 2020), Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi dilantiknya Hartono Prawiraatmadja sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 23 Desember 2030. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Hartono menggantikan Nazir Foead yang telah mengemban amanat sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 2020.

"Perlindungan dan pemulihan gambut sangat penting untuk dilanjutkan, untuk itu tidak dapat dibatasi oleh hanya 1 periode masa pemerintahan. Mengingat tantangan dan ancaman yang akan datang dari legislasi menambah risiko pelemahan aturan perlindungan hutan dan lingkungan untuk kepentingan investasi lewat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Indonesia terancam gagal lebih cepat dalam mencapai komitmen, jika gambut rusak," ungkap Yosi Amelia, Program Officer Hutan dan Perubahan Ikilm, Yayasan Madani Berkelanjutan.

Diperluasnya tugas Badan Restorasi Gambut, selain tetap melakukan restorasi pada kawasan gambut dan ditambahkan dengan upaya melakukan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang terdegradasi atau kritis membuat Badan ini tak bisa sekedar menjalankan rutinitas dan biasa-biasa saja. 
"Kelembagaannya harus lebih diperkuat serta tidak dibatasi dalam kurun waktu 1 periode pemerintahan Karena pemulihan ekosistem gambut membutuhkan waktu yang cukup lama dan konsistensi" tambah Yosi.

GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan, Fadli Ahmad Naufal menganalisis bahwa saat ini luas ekosistem gambut yang terancam sekitar 24 juta hektare. Selain itu, Badan ini juga akan menghadapi sengkarut gambut dengan perizinan yang lain seluas 21,3 juta Hektare. 

"Ancaman lain juga setidaknya ada ekosistem gambut lindung di food estate seluas 838 ribu hektare," ungkap Fadli Ahmad Naufal.

Tidak hanya itu, tupoksi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini juga harus lebih diperjelas, mengingat kewenangan terkait emisi dan reduksi emisi yang terdapat di UU Cipta Kerja tidak lagi dicantumkan. Juga dalam Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencantumkan sama sekali fungsi dan tupoksi terkait penurunan emisi gas rumah kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut yang diamanatkan pada suatu badan tertentu. 

"Selain itu, dalam Perpres 92 Tahun 2020 sudah menghilangkan pasal terkait 'pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan' yang sebelumnya ada di Perpres 16 Tahun 2015 menjadi 'pengendalian'. Hal ini akan berpotensi melemahkan perlindungan ekosistem gambut," beber Yosi Amelia.

Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, bahwa ditargetkan gambut yang harus direstorasi bertambah menjadi 1,5-2 juta hektare dari target pada 2015. Sementara itu, target restorasi 2015-2020 hanya tercapai 8 persen atau 143.448 ha dari target 1.784.353 ha pada kawasan budidaya/konsesi, dan 77 persen atau 682.694 ha dari target 892.248 ha di lahan gambut non-konsesi. 

"Hal ini tentunya harus diperbaiki dan diperkuat kelembagaan dan kewenangan BRG untuk mencapai target yang cukup besar untuk restorasi dan pemulihan ekosistem gambut di 7 provinsi prioritas, kemudian ditambah dengan mangrove," tandas Yosi Amelia. (rls)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Riau Masih Jadi Prioritas dalam Pemulihan Gambut dan Mangrove
Syahrial Abdi: Menanam Mangrove untuk Menjaga Kedaulatan Negara
Kanit Binmas Polsek Teluk Meranti bersama Bhabinkamtibmas Desa Gambut Mutiara Periksa Prokes di Lokasi Kampanye
Padat Karya Mangrove KLHK di Bengkalis Libatkan Empat Kelompok Tani
Program Padat Karya Mangrove KLHK Serap 35 Ribu Lebih Pekerja, Termasuk Riau

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter