Home  / 
Shift Kerja Perkantoran Amburadul, Ini Penjelasan Pengusaha
Senin, 13 Juli 2020 | 20:34:07
(CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Antrian calon penumpang KRL menumpung di Stasiun CItayam, Depok, Jawa Barat, Senin 8 Juni 2020
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat meminta kepada pelaku usaha agar mengubah jam kerja menjadi dua shift pada pertengahan bulan lalu. Namun, realisasinya di lapangan masih cukup sulit. Hal ini dapat terlihat dari penumpukan penumpang KRL di sejumlah stasiun pada kawasan penyangga Jakarta.

Kalangan pengusaha juga menilai ide itu sangat baik. Namun, bukan berarti mudah dilakukan karena budaya jam kerja office hour selama ini yang sudah mengakar cukup sulit untuk diubah dalam jangka waktu cepat.

"Kalau perubahan jam kerja aku nggak yakin mau diubah jam berapa, karena pabrik kan (punya jadwal). Itu ide bagus tapi susah dijalani," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian, Johnny Darmawan kepada CNBC Indonesia, Senin (13/7).

Regulasi perubahan jam kerja memang tidak bisa diatur hanya melalui imbauan lisan, melainkan diatur melalui regulasi yang jelas. Jika tidak, maka bakal cukup sulit bagi perusahaan mengikutinya.

Dengan tujuan meminimalisir kerumunan, solusi yang muncul kini adalah menambah armada transportasi. Namun tentu, butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi di tengah keterbatasan modal dari pelaku usaha.

"Armada mesti ditambah 2x lipat tapi kan boros. Pengusaha bus mana mau? Misal pagi 5 sekarang 10. Kedua, waktu renggang tiap 5 menit ada. Jadi disapin banyak. mesti cari solusi dalam rangka menjalankan protokol itu. Phsycal distancing," sebut mantan Bos PT Toyota Astra Motor (TAM) itu.

Upaya untuk menekan kasus positif memang perlu upaya ekstra dari semua stakeholder. Termasuk mengatur secara jelas jam kerja di perkantoran. Apalagi, dibukanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi PSBB transisi salah satu syarat yang diberikan Anies Baswedan adalah sektor perkantoran yang dibuka terbatas dengan kapasitas 50% dari kapasitas.

"Kegiatan ekonomi prinsipnya sama jumlah peserta harus 50% dari kapasitas. Perkantoran proporsi karyawan adalah separuh dan 50% di rumah. Dari 50% yang bekerja kita haruskan dibagi sekurangnya 2 shift," kata Anies di Jakarta, Kamis (4/6).

Wali Kota Bogor Bima Arya sempat menyampaikan keluhannya soal shift kerja perkantoran di Jakarta. Pemkot meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya di lapangan. Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran.


(CNBCIndonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Fadjroel Unggah Gambar Giant `Enggak Bisa Kerja Maunya Ribut`
Kementerian PAN-RB: Daerah Berisiko Tinggi Covid-19, 75 Persen ASN Kerja dari Rumah
Pemprov Riau Segera Bentuk Satgas Internal Covid-19 Perkantoran
Pangdam I/BB Optimis Program Perluasan Lahan Pangan di Riau Berjalan Baik
Kunjungan Kerja, Pangdam I/BB Gelar Pertemuan Dengan Gubri Bahas Ketahanan Pangan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter