Home  / 
Jokowi soal Kenaikan Luas Karhutla: Kurang yang Dicopot?
Kamis, 6 Februari 2020 | 14:14:18
(Biro Pers Istana Kepresidenan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit kembali ancaman pencopotan bagi pejabat TNI-Polri yang gagal redam karhutla.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis agar tak segan mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).

"Aturannya saya ulang, khusus TNI/Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil kemudian agak membesar, saya tanya Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim-nya sudah dicopot belum," ujar dia.


Presiden mengatakan aturan yang telah disampaikan sejak 2016 soal pencopotan itu masih berlaku sampai sekarang. Sambil berkelakar, Jokowi mengaku hanya bisa memerintahkan pencopotan anak buah panglima dan kapolri karena tak bisa mencopot gubernur.

Lihat juga: Jokowi Instruksikan Copot TNI-Polri yang Gagal Atasi Karhutla
"Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Karena kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," tuturnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengakui karhutla merupakan peristiwa rutin tiap tahun. Menurutnya, perlu kesiapan dan perencanaan yang matang agar kebakaran yang terjadi tak semakin meluas.

Ia menyinggung soal karhutla 2015 yang termasuk paling besar karena menghanguskan 2,5 juta hektare lahan. Luas karhutla kemudian berkurang menjadi 150 ribu hektare pada 2017, dan naik kembali menjadi 590 ribu hektare pada 2018.

"Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 [ribu hektare] kok naik lagi? 2019 naik lagi jadi 1,5 [juta hektare]. Ini apa lagi? Apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?" cetusnya.

Jokowi mengingatkan semua pihak dapat bergerak cepat memadamkan api agar tak makin membesar. Ia tak ingin karhutla di Indonesia semakin bertambah buruk seperti kebakaran yang terjadi di Rusia, Brazil, Kanada, hingga yang terbaru di Australia.

Ia juga mengingatkan kepala daerah di sejumlah provinsi rawan kebakaran agar selalu waspada. Pasalnya, jika kebakaran semakin membesar kerugiannya dapat mencapai puluhan triliun.

"Hati-hati sekali lagi Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Utara, Sumatra Selatan. Provinsi yang lain juga hati-hati. Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah juga hati-hati meskipun sangat kecil. Kalimantan Timur di situ hati-hati betul. Dan provinsi-provinsi di Jawa maupun di Sulawesi, NTT, NTB sampai Papua, hati-hati," ucapnya.

Saat ini, kata dia, diperlukan solusi permanen untuk mencegah karhutla. Selain lewat Badan Restorasi Gambut (BRG), ia juga menekankan pentingnya pembasahan lahan secara masif hingga penataan ekosistem gambut.

Lihat juga: Gerindra Tagih Janji Jokowi Copot TNI-Polri soal Karhutla
"Hati-hati yang namanya kubah gambut. Terus-terus dilanjutkan secara konsisten dan diminta kalau itu di dalam area konsesi juga terus kita yang jaga. Karena kalau enggak, yang namanya tempatnya air, kemudian diganti dengan tanaman industri, itu berbahaya," kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan solusi penanganan karhutla yang disengaja untuk motif ekonomi. Sebab dari laporan yang ia terima, 99 persen karhutla terjadi karena ulah manusia. Alasannya, kata dia, land clearing atau pembersihan lahan yang paling cepat dan murah memang melalui pembakaran.

"Saya juga minta agar frekuensi patroli lapangan, ground checking di wilayah rawan kebakaran, tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita. Sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa kita kuasai," ujarnya.

Pada rakornas soal karhutla 2019, Jokowi juga memerintahkan Panglima dan Kapolri yang saat itu masih dijabat Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi karhutla.

Diketahui, salah satu wilayah yang paling parah terdampak karhutla 2019 adalah Sumsel.

Berdasarkan data BPBD Sumsel, area lahan yang hangus akibat karhutla di wilayah itu mencapai 361.857 hektare per November 2019. BPBD juga menyebut penyebab kebakaran ialah 99 persen ulah manusia.

Namun, Firli Bahuri, yang menjabat Kapolda Sumatera Selatan pada Juni-November 2019, lolos dari ancaman itu. Ia bahkan naik pangkat jadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, sebelum kemudian dilantik jadi Ketua KPK.

(cnnindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Cerita M Nuh Sempat Loncat-loncat Menang Lelang Motor Jokowi
Tidak Ada Open House, Presiden Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor
Reklamasi Dinilai Jadi Pertarungan Kebijakan Jokowi dan Anies
Ketua MPR Minta Polisi Lepaskan Pemenang Lelang Motor Jokowi
Pemenang Lelang Motor Jokowi Mengira Akan Dapat Hadiah

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad