Home  / 
KPK Desak Kementerian Aktif Tindak Pelanggar Pengelolaan SDA
Jumat, 19 Juli 2019 | 08:08:50
Photo : ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua pelanggaran regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK menyentil kementerian dan aparat penegak hukum untuk berperan aktif memproses pelanggar regulasi ihwal SDA.
 
"Penegakan hukum bagi orang-orang yang melanggar regulasi. Ketika bicara penegakan hukum bukan hanya korupsi saja. Kalau melanggar UU Kehutanan tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Pelanggaran UU Lingkungan Hidup tugasnya kepolisian dan KLHK," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam diskusi "Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia" di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2019. 

Laode mengatakan membuktikan terjadinya korupsi bukan hal yang mudah dan memerlukan proses yang panjang. Adapun membuktikan pembalakan liar atau penambangan ilegal jauh lebih mudah.

"Jadi jangan ditumpahkan ke KPK semua. KPK itu untuk buktikan korupsi susah banget. Tapi kalau membuktikan illegal logging gampang banget. Apalagi illegal mining. Kalau orang dagang narkoba susah, tapi kapal tongkang sebesar itu bagaimana bisa disembunyikan di Sungai Mahakam," kata Laode.

Laode pun menyinggung mengenai pertambangan batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Laode menegaskan, pelanggaran yang terjadi di Bukit Soeharto sudah masif.

"Lihat Bukit Soeharto sekarang. Kalau korupsinya susah, agak susah, tapi kalau itu pelanggaran UU kehutanan ya, pelanggaran UU Minerba ya, pelanggaran UU Lingkungan Hidup ya," kata Laode. 

KPK, tekan Laode, meminta kementerian dan lembaga terkait termasuk aparat penegak hukum lainnya untuk menegakkan aturan dengan memproses setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Jangan sampai negara membiarkan terjadinya pelanggaran aturan. 

"Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran seperti itu. Kalau ada pembiaran tidak usah ada UU. Tidak usah ada penegak hukum. Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran," imbuhnya.

(viva.co.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Heboh Raul Lemos Posting soal Selingkuh, Krisdayanti Merespons
RUU SDA Disahkan, Siap-Siap Pidana Bagi Pencemar Air
Bakamla RI/IDNCG Kunker Ke Pusdal PSDKP
Terima Kunjungan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Beberkan Pelanggaran Pemilu di Riau
Laporan Tim Investigasi Kasus Novel Rampung, Ada 170 Halaman

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad