Home  / 
Habis Beri Dukungan di Pemilu, Minta Jatah Menteri Kemudian
Senin, 10 Juni 2019 | 19:46:29
Tempo/Friski Riana
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019.
JAKARTA - Tim penjaring calon menteri kabinet baru Jokowi sudah mulai bekerja menginventarisir nama sejak pertengahan Mei lalu. Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Muradi, anggota tim itu mengatakan saat itu sudah terkumpul hampir 100 nama. Mereka yang masuk daftar adalah yang dianggap memiliki rekam jejak baik dan profesional. Tim menelusuri lagi rekam jejak mereka. Dari penelusuran itu, ada yang masuk kriteria dan ada yang dicoret dari daftar. "Dinamis," ujar Muradi kepada Tempo pada Senin, 13 Mei 2019.

Beberapa tokoh, seperti Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan zaken kabinet. "Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," ujar Syafii Maarif seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Usul itu disampaikan untuk mengingatkan Presiden Jokowi karena partai-partai pendukung sudah terang-terangan meminta jatah kursi menteri di cabinet baru. Para elite partai bahkan menyebut jumlah dan menyodorkan nama menteri yang diinginkan.

Partai Golkar ingin empat atau lima menteri. Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono harapan itu wajar karena Golkar  partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif sekaligus partai kedua pemilik kursi terbanyak di parlemen. "Saya kira wajar kalau kami minta empat atau lima kursi," ujar Agung Laksono di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 27 Mei 2019.

Golkar juga menyebut nama kandidat bakal calon menterinya. Dua di antaranya adalah pembantu Jokowi di kabinet saat ini, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Tiga nama lainnya berasal dari jajaran dewan pakar Golkar, yakni, anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie Ilham Habibie, Wakil Dewan Pakar Golkar Ganjar Razuni, dan Sekretaris Dewan Pakar Golkar Pontjo Sutowo.

Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terlebih dahulu meminta jatah menteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggung: 10 menteri. Untuk jatah 10 menteri itu, Muhaimin menyodorkan 20 nama kepada Jokowi. "Terserah beliau. Saya bilang, monggo dipilih, Pak," ujar Muhaimin di Istana Merdeka, Selasa, 21 Mei 2019. Tapi Muhaimin menolak menyebut nama.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya. PPP, ujar Arsul, berani menuntut lebih banyak karena turut membantu upaya pemenangan Jokowi - Ma'ruf dalam pemilihan presiden 2019. Pada Pemilu 2014, PPP berada di koalisi Prabowo-Hatta yang kemudian merapat ke koalisi pemerintahan.

PPP belum menyepakati nama kader yang akan disodorkan karena menunggu Jokowi memberitahukan portofolio yang akan diberikan kepada partai kakbah ini. Namun, Arsul tak menampik bahwa Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi merupakan salah satua kandidat potensial yang akan diajukan. "Ia kemungkinan salah satu kandidat," ujar Arsul kepada Tempo pada Ahad, 9 Juni 2019.

Berbeda dengan tiga partai itu, NasDem masih enggan berbicara kursi menteri. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan saat ini partainya masih fokus memenangkan pilpres dan pileg. "Pembicaraan mengenai anggota kabinet setelah keputusan MK dan penetapan formal oleh KPU RI," ujar dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 8 Juni 2019.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusung utama Jokowi juga masih ogah menjawab ditanya soal kandidat menteri. Alasannya, koalisi masih harus fokus pada proses di Mahkamah Konstitusi dan upaya rekonsiliasi nasional. "Toh, Oktober mendatang, kabinet itu baru disusun presiden terpilih," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah pada Sabtu, 8 Juni 2019.

Empat partai pendukung Jokowi lainnya yang tak lolos ke parlemen, tak berharap banyak. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan tidak akan mengajukan nama calon menteri. "PSI tahu 'ukuran baju'," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi Tempo pada Ahad, 9 Juni 2019. Tidak masuk DPR, PSI tidak akan memajukan calon menteri kepada Presiden Jokowi.

Begitu pula dengan Perindo. Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyarankan di periode kedua ini, sangat penting bagi Jokowi untuk membentuk zaken kabinet. "Kandidat menteri harus yang punya kapasitas, dapat diandalkan dan terpenting mau mengabdi untuk rakyat," ujar Rofiq.

Akan halnya, PKPI masih berharap ketua umumnya dilirik Jokowi untuk mengisi kabinet. "PKPI memajukan ketua umum kami, Diaz Hendropriyono sebagai kader terbaik PKPI," ujar Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan kepada Tempo, akhir Mei lalu.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan partainya menyerahkan urusan menteri sepenuhnya kepada Jokowi. Hanura punya banyak figur yang kuat, tetapi untuk nama diserahkan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. "Biar beliau leluasa menata yang terbaik untuk rakyat. Urusan nama biar urusan ketua umum dan Ketua Dewan Pembina saja yang bicara dengan Jokowi," ujar Gede Pasek saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Sumber Tempo yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan, Jokowi menyiapkan sejumlah skenario. Ada kemungkinan Presiden mengganti sebagian bawahannya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan presiden-wakil presiden terpilih. Penggantian ini terutama untuk para menteri yang santer disebut terlibat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemungkinan lain, penyusunan kabinet secara menyeluruh dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2019. Tujuannya supaya kabinet bisa langsung tancap gas menjalankan program pemerintah. Jika skenario ini yang dipilih, para menteri akan kembali dilantik setelah Jokowi dan Ma'ruf mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Skenario lain, Jokowi mempertahankan kabinet periode pertama hingga dia dilantik kembali.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai Jokowi akan lebih otonom menentukan pembantunya pada kabinet mendatang. Selain kemenangan Jokowi banyak dibantu relawan selain parpol, ujar dia, pada periode kedua ini Jokowi diprediksi akan habis-habisan membuktikan semua janji politiknya dengan memilih menteri yang bisa ngotot merealisasikan keinginanannya, bukan menteri yang malah menjadi benalu.

Apalagi fokus Jokowi dalam pemerintahan mendatang adalah pembangunan manusia. "Karenanya, Jokowi tak mungkin lagi didikte partai-partai pengusungnya," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 9 Juni 2019.

Pada 9 Mei lalu, Jokowi mengisyaratkan akan lebih maksimal dalam segala hal di periode kedua pemerintahannya. "Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa mencalonkan (diri) lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

(tempo.co)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Dewan Gerah, Pemkab Pelalawan Diminta Bijak Sikapi Asap
Kesal, Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi
Sabar Ibu Sri Mulyani, Karena Memang Anda Menteri Segalanya!
Harga Mobil Dinas Menteri Jokowi Lebih dari Rp1 M Per Unit
Duduk Perkara Polemik Konser Westlife di Palembang: Dugaan Pejabat Minta Jatah 500 Kursi VVIP hingga Promotor Rugi Rp 5 Miliar

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad