Home  / 
Rizal Ramli: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Liberal, Mesti Dibatalkan!
Minggu, 25 November 2018 | 07:56:05
(Doc. Net)
Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli
JAKARTA - Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang baru saja dikeluarkan Presiden Joko Widodo mestinya segera dibatalkan. Pasalnya kata Rizal, kebijakan tersebut mencerminkan ideologi liberal. Hal ini karena menteri perekonomian Presiden Jokowi menganut paham liberal.

"Saya kira lebih bagus dibatalkan, cuma banyak menterinya memang ideologinya liberal. Sementara Pak Jokowi, dilihat dari pidato-pidatonya dulu sih, kan soal Nawacita, Trisakti, itu kan tidak liberal," ujar Rizal saat ditemui di Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Sabtu (24/11).

Rizal kemudian menyoroti 54 bidang usaha yang memperbolehkan perusahaan asing menguasai 100% investasi. Keputusan dan kebijakan ini diakui Rizal berpotensi menggerus usaha-usaha kecil rakyat. Sebagai misal, warung usaha internet yang akan dibebaskan untuk asing. Padahal tegas dia, usaha warnet adalah usaha rakyat.

"Dengan modal lima komputer dan ruangan kecil di rumah, masyarakat sudah bisa buka usaha. Tentunya akan tergerus dengan pengusaha bermodal tebal dari Eropa, Amerika, dan China. Ini enggak beres, ini terlalu jauh. Bagaimana enggak benar, merebut usaha kecil untuk rakyat," sesal mantan Kelapa Bulog tersebut.

Rizal mengapresiasi keputusan Jokowi menunda pelaksanaan kebijakan itu, tetapi Rizal tetap meminta kebijakan tersebut dibatalkan demi kepentingan rakyat. Jika Jokowi ngotot, Rizal mengaku bahwa hal itu akan mengakibatkan kebocoran dalam pendapatan negara.

"Jangan lupa, semakin banyak perusahaan asing di Indonesia, dividennya banyak keluar. Selain defisit di ekspor dan impor, juga primary income. Apa itu yang diinginkan?" tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi lewat Kemenko Bidang Perekonomian menelurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada Jumat (16/11/2018). Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (taxholiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA).

Yang jadi sorotan, ada 54 bidang yang dikeluarkan dari DNI. Artinya investasi di 54 bidang itu bisa dikuasai pihak asing 100 persen. Namun baru berjalan seminggu, Jokowi langsung merevisi kebijakan tersebut. Jumlah bidang yang dikeluarkan dari DNI hanya 25 bidang dan ditunda pelaksanannya sampai ada kajian lebih lanjut.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Pengakuan Sri Mulyani: Ekonomi Saat Ini Berat!
LSI Denny JA: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Menurun
Ultimatum Jokowi ke Penegak Hukum: Jangan Gigit yang Benar!
Pemerintahan Jokowi Luncurkan Portal Aduan Khusus PNS Radikal
Terungkap, Petral Jadi Kasus Besar di KPK yang Jokowi Tunggu!

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad