Soal Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Denny Indrayana: Tak Ada Pembocoran Rahasia Negara

Redaksi Redaksi
Soal Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Denny Indrayana: Tak Ada Pembocoran Rahasia Negara
Denny Indrayana.(Foto: Ist)

PEKANBARU - Denny Indrayana mengeluarkan siaran pers terkait cuitannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam twitternya @dennyindrayana, dirinya mendapat informasi bahwa MK (Mahkamah Konstitusi) akan memutuskan Pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.

Cuitan ini ramai diperbincangkan. Denny Indrayana yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era SBY ini menyebut informasi tersebut dari orang yang sangat dipercayai kredibilitasnya.

Beberapa pihak menilai Denny Indrayana telah membocorkan rahasia negara. Denny pun membantah.

"Tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik," tegasnya dalam siaran pers berkepala surat Integrity (Indrayana Center For Government Constitution and Society) yang diterima Riau Editor, Selasa (30/5/2023).

Dalam siaran pers yang ditandatangani Denny Indrayana 30 Mei 2023 dari Melbourne itu dijelaskan, rahasia putusan tersebut tentunya ada di MK. Sedangkan informasi yang didapatnya bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi ataupun elemen MK.

"Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari lingkungan MK," sebut Denny.

Denny Indrayana meminta untuk menyimak frasa "mendapatkan informasi", bukan "mendapatkan bocoran". Selain itu juga ada frasa "MK akan memutuskan", masih akan, belum diputuskan.

Masih dalam siaran persnya, Denny Indrayana melanjutkan, informasi yang diterimanya tentu sangat kredibel dan karenanya patut dipercaya. Karena itu pula dirinya putuskan untuk melanjutkan kepada khalayak luas sebagai bentuk publik control (pengawasan publik).

Dia mengingatkan, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidfak ada upaya hukum sama sekali (final and binding). "Karena itu ruang untuk menjaga MK agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka mahkamah," tulisnya.

Meski informasi yang diterimanya soal Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup tersebut kredibel, Denny justru berharap pada ujungnya putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup. Indra mendorong agar putusannya berubah ataupun berbeda.

"Supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi," tulis Denny Indrayana.

Denny Indrayana juga khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024, bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung. Dia mengajak publik untuk mengawal proses Peninjauan Kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden, Moeldoko atas Partai Demokrat.

Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbuka untuk umum, maka lebih rentan untuk diselewengkan.(Andi)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini