Implementasikan Jejaring DPPM di Daerah, PKBI Riau Gelar Pertemuan Dengan Pemangku Kepentingan

Redaksi Redaksi
Implementasikan Jejaring DPPM di Daerah, PKBI Riau Gelar Pertemuan Dengan Pemangku Kepentingan
Pertemuan komunitas pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi jejaring DPPM di Provinsi Riau.

PEKANBARU - Dalam mengimplementasikan jejaraing District-Based Public Private Mix (DPPM) di daerah, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Riau. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PKBI Riau dengan menggelar pertemuan komunitas bersama pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mengimplementasi jejaring DPPM di Provinsi Riau.

Direktur Eksekutif Daerah PKBI Riau Anthonny Adiputra menyebutkan, sebagai komunitas yang mendukung jejaring DPPM di Riau ini pihaknya melakukan berbagai upaya yaitu melakukan upaya advokasi dan membangun kemitraan untuk implementasi DPPM pada wilayah kerja PKBI Riau.

"Makanya ada kegiatan seperti pertemuan komunitas ini kita bisa melibatkan lintas sektor terkait termasuk Archi dan Persi juga rumah sakit dan klinik swasta yang ada dibawah naungan Archi dan Persi," ungkap Anthonny Adiputra pada saat menghadiri kegiatan pertemuan komunitas dengan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi jejaring DPPM di Provinsi Riau yang berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (21/06/2022).

Ia menambahkan, upaya lain yang pihaknya lakukan yaitu bermitra dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) pemerintah dan swasta untuk proses pendampingan pasien jejaring DPPM.

"Kita juga melakukan pelacakan kasus melalui kunjungan rumah pada pasien TBC yang ada dirumah sakit swasta maupun pemerintah. Setelah pasien dilacak, maka kader dari komunitas akan melakukan pendekatan dan pendampingan pasien untuk kembali melakukan pengobatan," tambahnya.

Setelah berhasil dirujuk kembali untuk melakukan pengobatan, maka kader dari komunitas akan melakukan investigasi kontak dari indeks kasus TBC aktif terkonfirmasi pada faskes pemerintah dan swasta.

Pihaknya mengatakan bahwa pertemuan ini dilaksanakan oleh PKBI Riau yang mengacu pada Global Fund. Pada Tahun 2021 Indonesia merupakan negara ketiga beban TBC tertinggi di dunia.

"Tercatat jumlah kasus TBC di Indonesia mencapai 824 ribu kasus TBC terbaru pertahun dan yang sudah tercatat sebesar 384 ribu kasus. Namun begitu, masih terdapat 54 persen kasus TBC yang belum ternotifikasi saat ini. Tentunya kondisi ini beresiko menjadi sumber pengarahan TBC maupun meningkatkan angka kematian karena TBC," ungkapnya

Berdasarkan Studi Implosion Take Away Analisis, ia menjelaskan bahwa sebanyak 70 persen masyarakat dengan gejala TB banyak mencari pengobatan awal lebih memilih fasilitas kesehatan swasta dibandingkan memilih fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

"Untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang mencari pengobatan ke swasta dibanding pemerintah makanya ada strategi pendekatan DPPM," jelas Anthonny Adiputra.

Pihaknya juga menyampaikan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 disebutkan bahwa DPPM ini adalah perlibatan fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien TBC berkesinambungan untuk program penanggulangan TBC secara komperensif melalui kemitraan dengan lintas dan sektor terkait.

"Dalam mendukung program DPPM ini, PKBI Riau selaku Sub Recipient untuk program dukungan pada penanggulangan TBC ini ingin mengambil peran sebagai perwakilan dari komunitas atau masyarakat," ujarnya. (MCR)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini