Home  / Senibudpar
Fungsikan Hukum Adat, Lemtari Bentuk Kepengurusan di Riau
Kamis, 2 Februari 2017 | 17:45:15
Ketua PP Lemtari, Suhaili Husein Dt Mudo
PEKANBARU, riaueditor.com - Untuk mengangkat dan memberdayakan kembali adat istiadat di Riau yang kian hari kian terkikis, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) akan membentuk kepengurusan Lemtari Provinsi Riau. 

Dalam rapat pembentukan pengurus Lemtari Provinsi Riau di de Whitte Hotel Pekanbaru, Selasa lalu, pertemuan yang dihadiri lebih dari  20 orang unsur dan tokoh masyarakat tersebut menyepakati dibentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Riau.

Ketua PP Lemtari, Suhaili Husein Dt Mudo kepada awak media menjelaskan, berdirinya Lemtari ini berawal dari niatnya untuk memungsikan, memberlakukan dan memberdayakan kembali adat istiadat Riau yang selama ini dinilai tak lagi berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Indonesia saat ini sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa beradat dan kehilangan satu generasi beradat karena terkikisnya adat istiadat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan masuknya budaya kebarat-baratan. 

Oleh karena itu dirinya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat adat untuk bersatu dalam Lemtari untuk membangkitkan kembali hukum adat yang kian dilupakan.

Di Indonesia, ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum negara, hukum agama dan hukum adat. "Namun sangat disayangkan, hukum adat tidak lagi dijalankan. Dengan dibentuknya Lemtari, kita harap hukum adat ini bisa kembali diberlakukan," papar Suhaili Husein.

Sejak Indonesia merdeka, Adat istiadat sebut Suhaili belum pernah diakomodir sebagai bagian dari ketatanegaraan. Adat istiadat hanya dilekatkan di bidang pendidikan atau kepariwisataan saja. 

Alasan lain pentingnya diberlakukan hukum adat sesuai dengan adat istiadat di daerah masing-masing yakni sebagai pengakuan atas eksistensi keberadaan masyarakat adat. 

"Terjadinya sengketa yang berujung pada konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait tanah ulayat, baik di Riau maupun di daerah lainnya di Indonesia, itu disebabkan lemahnya peraturan adat yang ada, sehingga perusahaan semena-mena mencaplok tanah ulayat milik masyarakat adat," kata Suhaili lagi.

Setelah terbentuknya kepengurusan DPD Lemtari Riau, langkah awal yang akan diambil yakni 
mencetuskan Peraturan Adat (Perdat) yang disusun sesuai dengan kriteria daerah masing-masing. "Perdat ini nantinya akan bersifat mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggar," tutup Suhaili Husein.

Untuk diketahui, Lemtari didirikan pada tanggal 6 Januari 2015. Organisasi ini merupakan wadah yang lahir dari kepedulian terhadap masyarakat adat yang mendiami republik ini. Lemtari didirikan juga sebagai penyambung suara masyarakat adat di Nusantara.(ndi)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Terpaut Satu Poin, Kampar Turun Satu Peringkat
PDIP Resmi Mengusung Andi-Suyatno di Pilgub Riau 2018
Panwaslu Rohul Gelar Rakor Pembentukan Pokja Sentra Gakumdu
Polda Riau Musnahkan 17 Kg Sabu Jaringan Internasional
Parade Adat Istiadat Rohul Pukau Masyarakat Dumai
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.
hanya khusus adat riau saja

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad