Home  / Politik
Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, Ini Jawaban KPU Riau
Jumat, 21 September 2018 | 10:58:56
Ist

 PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar sidang Pelanggaran Administratif Pemilu, Kamis (20/9/2018) Pukul 13.00 WIB. Sidang ini menindaklanjuti laporan Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, salah seorang Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Riau yang dicoret karena dinyatakan KPU Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Terkait putusan itu, Pelapor baru berusia 20 Tahun 5 Bulan atau belum sampai usia 21 Tahun saat dinyatakan TMS oleh Terlapor (KPU Riau, red).

Merasa diperlakukan tidak adil, pada tanggal 7 September 2018 lalu, Pelapor (Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, red) menyampaikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau ke Bawaslu Provins Riau.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar sidang Putusan Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Jumat (14/9/2018) lalu di jalan Adisucipto, Pekanbaru. 

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Gema Wahyu Adinata dengan Anggota Majelis Rusidi Rusdan dan Hasan. Dalam kasus ini, Majelis memutuskan Laporan Pelanggaran Admisitrasi Pemilu "diterima" dan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan selanjutnya.

Kemudian, Bawaslu Riau menggelar sidang lanjutan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Pelapor calon DPD di Kantor Bawaslu Riau, jalan Adisucipto, Pekanbaru, Senin (17/9/2018). Dalam sidang ini Ilham, SE dan Sri Rukmini selaku Anggota KPU Provinsi Riau sebagai pihak Terlapor.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan dari pihak Terlapor (KPU Provinsi Riau). Pada tanggal 20 September 2018, disampaikan Divisi Hukum, Ilham Muhammad Yasir, pihak KPU Riau memberikan jawaban atas dugaan Pelanggaran administratif Pemilihan Umum.

Adapun Pokok-pokok Jawaban Terlapor sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Kewenangan Bawaslu dalam Permohonan Laporan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) hanya berkaitan dengan eksistensi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU menilai, Permohonan Pelapor yang mendalilkan tindakan Terlapor telah dianggap melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan Asas Pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) dan Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu.

Prinsip-prinsip itu terdiri dari jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum tersebut jelas-jelas merupakan ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi wilayah kompetensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu yang menegaskan, Kode Etik Pengelenggara Pemilu harus memiliki landasan.

Sementara, landasan tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, sumpah/janji Anggota sebagai Pengelenggara Pemilu, asas Pemilu dan pinsip Pengelenggara Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa Permohonan Pelapor yang mendalilkan pelanggaran hirarki dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta mempersoalkan isi materi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018. Hal ini sebagaimana Diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Calon Anggota DPD terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum, yang nyata-nyata objek pemeriksaannya merupakan kompetensi Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang dan Perppu.

Dalam jawaban KPU Riau itu juga menyebutkan, bahwa Permohonan Pelapor yang mendalilkan tindakan Terlapor tidak menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap 11 (sebelas) bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena diduga tidak menyerahkan bukti tanda penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dan mendaliikan Terlapor tidak menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap 4 (empat) bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena diduga sebagai pejabat pengguna anggaran negara tidak menyerahkan syarat calon berupa surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang.
 
Atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri adalah bukan merupakan tindakan pelanggaran administratif Pemilu melainkan jika terbukti tindakan a quo merupakan kategori Sengketa Proses Pemilu sebagaimana Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa oleh karena Permohonan Pelapor sepanjang mengenai dugaan tindakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang merupakan kewenangan mutlak dari DKPP Republik Indonesia, dan Permohonan Pelapor sepanjang mempersoalkan isi materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilu terhadap PKPU No.14 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah dengan
PKPU No.21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, adalah wilayah kompetensi Mahkamah Agung (MA) yang berwenang melakukan pengujiannya.

Selain itu, KPU Riau juga menyatakan, sepanjang Permohonan mengenai Surat Keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi Riau mengenai status Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pendaftaran dan Dokumen Syarat Bakal Calon serta Dokumen Syarat Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah merupakan objek Sengketa Proses Pemilu. Maka itu, Permohonan Laporan Peiapor harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onuanklijke uerklaard).

Terkait Kejelasan Permohonan Laporan, bahwa Permohonan Pelapor dalam dugaan pelanggaran halaman 4 dari 15 administratif Pemilu dilaporkan sebagai akibat Terlapor mengeluarkan Surat Keputusan dan/atau berita acara yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Di mana, dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 461, 462, 464, dan 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang pemilihan Umum Junto pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor B Tahun 20 I 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilu.

Menurut KPU, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilu tidak memberikan secara terperinci tentang pengertian "tata cara', "Prosedur", atau "mekanisme" sebagaimana a quo. Pengertian tersebut dapat mempedomani Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sehingga dapat membantu melihat secara jernih apabila memang ada dugaan pelanggaran berkaitan tata cara, prosedur, atau mekanisme apa saja yang kira-kira telah dilanggar oleh Terlapor.

Dalam Jawaban Dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu Bahwa, Terlapor (KPU, red) pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD di Provinsi Riau tahun 20l8 telah diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu. Hal ini dimulai sejak Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPD di website KPU dan media cetak/elektronik selama kurang lebih 14 hari sampai dengan verifikasi Administrasi Hasil perbaikan Syarat calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.

Rincian penting itu adalah tahapan Pengumuman dan penyerahan Syarat Dukungan, tahapan Pencalonan.

Selanjutnya, Terlapor membantah semua dalil-dalil permohonan Pelapor untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum, menerbitkan Surat Edaran tentang Formuiir Dukungan perseorangan dan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Sebaran Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tak hanya itu, KPU Riau telah membuat Pengumuman tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2019 di Website KPU dan media cetak serta elektronik selama 14 hari masa tahapan pengumuman, melakukan Sosialisasi Persyaratan Pencalonan Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 yang isi materinya menyampaikan Syarat Minimal Dukungan untuk wilayah Provinsi Riau sebanyak 2.000 dukungan dan minimal sebaran di 6 Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Pelapor. Dan, KPU Riau juga telah melakukan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Peserta Perseorangan Pemilu (SIPPP). Bahkan, KPU Riau telah membuat Whatshapp Group (WA) khusus bagi bakal calon/LO perseorangan DPD sejak 14 Maret 2018 yang diikuti juga oleh Pelapor dalam jangka memberikan pelayanan informasi secara maksimal.

Pada sidang Bawaslu, KPU juga menjelaskan, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukui 10.17 WIB, bakal calon/LO Perseorangan (DPD) atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi atau Pelapor datang untuk menyerahkan daftar dengan jumlah sebanyak 2.012 dukungan. Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi, jumlah dukungannya menjadi 1.301 dukungan sehingga statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Karena kurang dari yang disyaratkan yaitu minimal 2.000 dukungan, yang merupakan salah satu syarat dari beberapa persyaratan untuk calon mendaftar sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 ke kantor Komisi Pemiiihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pukul 14.25 WIB, Terlapor datang ke kantor KPU Riau untuk menyerahkan kembali Perbaikan dukungan tahap I. Setelah dilakukan verifikasi faktual, hasilnya berjumlah 1.700 dukungan sehingga statusnya ketika itu masih Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 10.39 WIB, Pelapor datang lagi ke kantor KPU Riau untuk menyerahkan syarat sebagai bakal calon DPD, yang salah satunya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai identitas diri.

Pelapor kembali menyerahkan Perbaikan kekurangan dukungan Tahap II dengan jumlah 904 dukungan. Setelah dilakukan verifikasi faktual, hasilnya berjumlah 744 dukungan, sehingga setelah diakumulasi jumlah dukungan akhirnya menjadi 2.444, statusnya Memenuhi Syarat (MS).

Pada Ahad tanggal 15 Juli 2018, KPU Riau menerbitkan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS). Pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena Pelapor baru berumur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan dalam arti kurang dari yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan PKPU yaitu harus sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019 bagi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu DPD yang statusnya masih Belum Memenuhi Syarat (BMS), diberi kesempatan untuk memperbaiki, yaitu dari tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018. Namun, sampai habis masa tahapan perbaikan, Pelapor tidak memperbaikinya.

KPU Riau telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor serta dokumen Syarat Bakai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yaitu atas nama Syintia Dewi Annta Shinta Dewi untuk memperjelas tempat lahir, tanggal lahir, bulan iahir, tahun lahir sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e1) yang dijadikan Pelapor sebagai salah satu Syarat Calon.

Akhirnya, KPU Riau mengeluarkan hasil yang tercantum dalam Berita Acara tanggal 24 Agustus 2018, karena kewajiban Telapor bukan hanya memverifikasi dokumennya saja, akan tetapi juga menilai substansi isi dari dokumen itu sendiri yang menjadikan penilaian memenuhi syarat atau tidaknya syarat dari bakal calon Perseorangan Anggota DPD yang mengajukan permohonan pendaftaran ke KPU Provinsi Riau.

Berita Acara yang diterbitkan KPU Riau tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 atas nama Pelapor dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu secara tegas menyatakan, yang intinya dapat menjadi Peserta Pemllu ketika telah berumur 21 tahun atau lebih.(***)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Pangdam I/BB: TNI-Polri Siap Amankan Kunker Presiden RI ke Riau
Pawai MTQ Provinsi Riau Ke 37 Dibuka Gubernur Riau, Bupati Syamsuar Pimpin Kafilah Siak
Hakim Vonis Bebas Terdakwa Yetti Nizar
Kafilah Bengkalis Tampil Semarak Di Pawai Ta’ruf MTQ Riau Ke-37
Panglima TNI: Hasil Sidang Ke-2 Philindo MC Tahun 2018 Berikan Andil Besar Bernilai Strategis

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad