Home  / Peristiwa
Guspan Ardodi Tegaskan Tidak Ada Korupsi Dana Desa
Kamis, 8 Februari 2018 | 18:29:05
Plt Kepala Inspektorat Inhu, Boyke Sitinjak
RENGAT, riaueditor.com - Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang, Inhu, Guspan Ardodi menyatakan bahwa, hingga kini dirinya belum pernah merasa ada menerima surat dari Inspektorat Inhu apapun bentuk dan isi surat tersebut.

Kades Guspan Ardodi saat dihubungi sedang berada di Pekanbaru dalam pekerjaannya mengantar kayu karet ini menambahkan, kalau diperiksa oleh Inspektorat memang ada, tapi hasil pemeriksaan itu belum ada diterimanya seperti apa bunyi surat tersebut, Kata Guspan.

Guspan Ardodi menegaskan dirinya tidak ada korupsi dana desa sebagaimana yang dituduhkan tiga Kepala Dusunnya ke Kejati Riau, kalau ada makan dana desa dan atau mengkorupsinya, tentu sudah disidik oleh penegak hukum.

“Saya siap mempertanggungjawabkan dana desa Bukit Selanjut selama kepemimpinan saya, dan siap menanggung segala resikonya, meski harus ke penjara jika memang terbukti ada tindak pidana korupsi” Kata Guspan.

Kepada wartawan silahkan saja tulis masalah sebagaimana yang dituduhkan tiga Kepala Dusunnya itu, bahwa adanya indikasi tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana desa, sudah banyak wartawan yang konfirmasi terkait masalah ini, namun tidak ada dampaknya terhadap terlapor (Dirinya), Ucap Kades Guspan.

Sebelumnya kepada wartawan, Plt Kepala Inspektorat Inhu, Boyke Sitinjak membenarkan salah satu klausul di undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan perlunya koordinasi antara Inspektorat dengan Kejaksaan atau Polri sebelum dilakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat atas dugaan korupsi.

Bahkan, kata Boyke, di PP nomor 12 tahun 2017 tentang pemerintah daerah disebut, seseorang yang dilaporkan diduga melakukan pidana korupsi diberikan kesempatan pengembalian kerugian negara paling lama 60 hari setelah laporan penyidikan diterbitkan Inspektorat. Papar Boyke.

Dengan demikian, kata Boyke, via seluler, laporan dugaan korupsi ADD yang dilakukan oknum Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang sejak tahun  2015 - 2017 sudah dilakukan pemeriksaan.

"Laporan hasil pemeriksaan sudah terbit dan kepada terlapor diberi waktu mengembalikan kerugian negara dari kegiatan ADD," sambung Boyke yang mengaku selanjutnya Inspektorat akan berkoordinasi dengan Penyidik Jaksa.

Berdasarkan bukti surat lapor nomor 002/2030/BS/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017, Kepala Bukit Selanjut Guspan Ardodi, dilaporkan tiga orang Perangkat Desa ke Kejati Riau.  

Laporan tersebut memuat tiga belas iten kegiatan dugaan penyalahgunaan ADD ratusan juta rupiah sejak tahun 2015 hingga tahun anggaran 2017. "Diantaranya pembangunan Kantor Desa tahun 2016 Rp 340 juta tapi masih mangkrak, dugaan markup infrastruktur jalan Dusun III Rp 485. 790.000 dan pembangunan drainase Dusun III rp.  350 juta," ungkap pelapor,  Kadus I,  Alpizar dan Kadus III,  Kalkausar.

"Mewakili ratusan masyarakat, tiga orang Kadus melaporkan Kades Guspan Ardodi atas dugaan korupsi ADD ke Kejati Riau," sambung mereka di Pematangreba.

Pemerhati Hukum di Inhu, Dody Fernando, SH,MH dimintai tanggapannya terkait dugaan korupsi sebagaimana laporan sejumlah tokoh masyarakat tempatan yang diduga dilakukan oleh Kades Bukit Selanjut, Guspan Ardodi ada beberapa tahapannya.

Diantaranya, dari laporan masyarakat itu, pihak Inspektorat Inhu lazimnya membentuk tim dan melakukan audit terhadap terlapor, apapun hasil audit itu lazim diberitahukan kepada pelapor, terlapor dan kepada penyidik apakah Jaksa maupun Polisi jika ada indikasi tindak pidananya.

Jika ternyata hasil audit itu terdapat kerugian Negara yang terindikasi korupsi, diberi waktu kepada terlapor selama 10 hari untuk mengembalikannya kepada Negara, dan jika tidak dikembalikan maka kasus indikasi korupsi itu disampaikan kepada penyidik Jaksa dan atau Polisi untuk ditindak lanjuti secara hukum, Jelas Dody yang juga dikenal sebagai Pengacara ini.

Dalam MoU tiga pejabat Negara yaitu Kemendagri, Jaksa Agung dan Kapolri sudah cukup jelas bahwa, Inspektorat itu hanya menyelesaikan masalah indikasi kesalahan administrasi, jika ada indikasinya terhadap korupsi, ya itu tadi diberi waktu 10 hari untuk mengembalikannya dan jika tidak dikembalikan diproses secara hukum hingga sampai ken pengadilan, tambah pengacara ini.

Menurut Dody, belum pernah mendengar ada Kepala Desa yang indikasinya menyalah gunakan dana desa dan sampai diadili di pengadilan, apalagi masuk penjara, sementara kasus dugaan korupsi itu sangat banyak, bahkan sejumlah media terus memberitakannya, dan tidak sedikit masyarakat yang melaporkannya ke pihak penegak hukum.

Kejadian sebagaimana laporan masyarakat dan sejumlah aparat desa Bukit Selanjut yang sampai melapor ke Kejati Riau, sebagai bukti bahwa masyarakat itu kurang kepercayaannya jika laporan itu disampaikan di daerah ini, meski laporan tersebut toh turun juga ke daerah, namun sudah berbeda bargeningnya, tutup Dody.

Ketua MPR BerNas Inhu, H Munir kembali angkat bicara terkait maraknya penyimpangan penggunaan dana desa yang diduga pelakunya para Kepala Desa yang bersangkutan mengatakan, kuat dugaan Pemkab Inhu terindikasi menutup nutupi borok ini, sehingga perjalanan dana desa itu seakan tepat sasaran dan tidak ada masalah apapun.

Padahal, banyak sekali kasus penyalahgunaan dana desa itu yang terjadi di lapangan, indikasinya nyaris sama yaitu dugaan korupsi tadi, sayang pihak Pemkab Inhu sendiri tidak geregetan untuk membasmi tindakan yang diduga ada indikasi korupsi terkait penggunakan dana desa itu, Kata H Munir. (zap)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Tunda Bayar ADD 2017 Kabupaten Bengkalis Menunggu PMK Tunda Salur Triwulan IV
Tunda Bayar DD 2017, Kades Pambang Pesisir Ancam Demo Kantor Bupati Bengkalis
Belum Ditransfer ke RKUD, Johansyah: Memang Ada Tunda Bayar ADD Tahun 2017 Sebesar Rp65 Miliar
LIPPSI Pertanyakan Tindak Lanjut Dugaan Korupsi Pembangunan IGD RSJ Pekanbaru
Ini Klarifikasi Video Dugaan Pungli Oknum Polisi di Bogor

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad