Home  / Peristiwa
Warga Koto Aman Minta PT SBAL Kembalikan Lahan 2 Ribu Hektar Milik Masyarakat
Selasa, 10 Oktober 2017 | 07:49:11
sy/riaueditor.com
Ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir mendatangi kantor DPRD Kampar, Senin (9/10/2017).
BANGKINANG, riaueditor.com - Ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Senin (9/10/2017) mendatangi kantor DPRD Kampar. Mereka meminta agar pihak PT SBAL mengembalikan lahan masyarakat seluas lebih kurang seluas 2 ribu hektar yang telah dikuasai selama ini.

Massa meminta agar DPRD Kampar mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Kampar menstatus quokan lahan dipersengketakan dan mempertemukan warga dengan pihak PT SBAL.

Pantauan awak media di gedung DPRD Kampar, dengan menggunakan ikat kepala hijau, ratusan massa dari Desa Koto Aman berorasi menggunakan pengeras suara di pelataran gedung DPRD Kampar yang dijaga ketat oleh petugas keamanan.

Ratusan warga disambut oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri. Kehadiran Ahmad Fikri yang juga sempat berorasi di atas mobil pengeras suara di tengah ratusan massa tersebut menjadikan kondisi demontrasi mencair.

Massa sempat berdialog dengan Onga sapaan akrab Ahmad Fikri. Bahkan sebahagian kaum ibu sempat bersenda gurau dengan Onga.

Selanjutnya, Ahmad Fikri juga membawa perwakilan massa untuk bermusyawarah dan menyampaikan aspirasinya ke dalam gedung. Dalam dialog dan rapat tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kampar.

Koordinator aksi, Dapson kepada awak media mengatakan, bahwa masyarakat Koto Aman sangat kecewa dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). Karena pihak perusahaan telah lama menguasai lahan milik masyarskat.

Untuk itu, Dapson berharap agar pihak perusahaan mengembalikan hak masyarakat Koto Aman sekitar 2000 ha. Harapan tersebut berdasarkan surat pernyataan PPTD II Kampar tahun 1992, yakni bahwa perusahaan wajib menyerahkan lahan milik masyarakat yang dituntut oleh masyarakat untuk menyambung hidup masyarakat. Tuntutan itu diperkuat oleh surat BPN yang mengatakan, bahwa apabila lahan tersebut tidak diberikan kepafa masyarakat, maka izin HGU PT. SBAL dibatalkan.

Menjelang permasalahan selesai, ia meminta DPRD Kampar untuk merekomendasi agar bupati Kampar menstatus quokan lahan dipersoalkan, dan masyarakat juga meminta agar DPRD Kampar merekomendasikan agar bupati Kampar dapat mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan. (Syailan Yusuf)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Anggota DPRD Natuna Dorong Pemkab Kampar Dirikan Pusat Pengolahan Ikan
Silaturami Masyarakat Kampar Natuna Dihadiri Ratusan Tamu Undangan
Bupati Buka Ijtima’ Dan Musyawarah Daerah Besar Ulama IV MUI
PDI Perjuangan Kampar Solidkan Barisan Sonsong Tahun Penentuan
Beralaskan Tikar, Gubri Makan Bajambau Bersama Warga Dusun Teluk Jering Kampar

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad