Home  / Pemerintahan
Pemprov: 81.794 Nelayan di Perairan Riau Rawan Terlibat Konflik
Jumat, 21 September 2018 | 03:43:11
Humas Riau
ASS I Setda Prov Riau hadir sekaligus Pimpin Rapat Pembahasan Konflik Antar Nelayan Prov. Riau dgn Prov. Sumatera Utara, Jambi dan Kep. Riau, di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau
PEKANBARU, riaueditor.com - Panjang garis pantai di perairan Provinsi Riau mencapai 2.000 kilometer. Disana, ada sebanyak 81.794 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sayangnya, puluhan ribu nelayan ini masih rawan terlibat konflik karena masih lemahnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan data dari Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, diketahui total keseluruhan 81.794 nelayan yang berada di perairan Riau itu terdiri dari nelayan perairan umum pedalaman (PUD) sebanyak 26.990 nelayan dan nelayan sungai sebanyak 54.798 nelayan.

Jumlah nelayan ini, terbanyak ada di Inhil dengan jumlah 29.000 nelayan. Kemudian, 15.000 nelayan di Kabupaten Rohil dan 13.000 nelayan di Bengkalis. Selebihnya tersebar di setiap kabupaten/kota di Riau.

"Kalau nelayan tradisional di setiap provinsi ini tidak diatur saya yakin konflik antar nelayan ini akan terus berlanjut bahkan berpotensi lebih besar," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie dalam rapat bersama empat perwakilan pemerintah dari Provinsi Jambi, Kepri, Sumut dan Provinsi Riau terkait konflik nelayan tradisional di Kantor Gubernur Riau, Kamis (20/9/2018).

Ahmad Syah menuturkan, Riau dan Sumut sangat rawan konflik. Pasalnya, konflik di perbatasan dua provinsi ini sudah berlangsung sekitar 38 tahun, mulai dari batas wilayah darat maupun laut. Sehingga, ia pun mengajak pemerintah di kedua pihak untuk merumuskan sebuah rekomendasi untuk diajukan ke pusat untuk diimplementasikan di daerah.

Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Riau, Herman mengatakan, bahwa kasus konflik antara nelayan tradisional antar provinsi yang sudah menjadi masalah menahun ini harus sesegera mungkin diselesaikan.

"Maksud kami mengajak perwakilan masing-masing provinsi berkumpul di sini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi bagaimana pertemuan ini menghasilkan solusi kongkrit supaya masalah konflik antar nelayan tradisional bisa diatasi," tuturnya. (mcr)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Bakamla Segera Dampingi Proses Hukum Nelayan Aceh di Malaysia
KPK Bakal Jelajahi 11 Daerah yang Rawan Korupsi
Perusahaan Diminta Jujur Sampaikan Persoalan Konflik Lahan di Lapangan
Terkait Pemanggilan Warga Koto Aman, Kapolres: Polisi Hanya Menjalankan Tugas
Terkait Pemanggilan 2 Orang Warga, Masyarakat Desa Koto Aman Unjuk Rasa Di Mapolres Kampar

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad