Home  / Pemerintahan
Sekda Bengkalis Hadiri Monev Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas
Selasa, 13 Maret 2018 | 21:41:59
Diskominforsantik Bengkalis
Sekda Bengkalis, H Bustami HY saat menghadiri Monev Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Selasa (12/3/18) di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru.
PEKANBARU, riaueditor.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H Bustami HY hadiri acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Selasa (12/3/2018) di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, merupakan kesepakatan Kepala Daerah dalam pengelolaan anggaran keuangan,  sehingga terciptanya Pemerintahan Daerah yang bebas korupsi.

Usai mengkuiti Monev, Sekda H Bustami HY mengatakan Monev Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi ini merupakan langkah pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah dari penyalahgunaan kebijakan maupun  implementasi sesuai aturan yang berlaku.

"Kami sangat mendukung penuh Monev yang ditaja KPK ini, Guna mendorong perbaikan tata kelola Pemerintahan baik di bidang administrasi, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bengkalis ini, KPK akan membangun system aplikasi pencegahan korupsi yang kuat antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan komitmen pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan yang dilaksanakan KPK ini menekankan kepada Kepala Daerah agar memiliki integritas yang tinggi, Penguatan dan peningkatan APIP sesuai dengan aspek anggaran dan aspek SDM, penerapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai beban kerja dan tingkat kesejahteraan Pegawai, pembenahan aset daerah dan hindari  jual beli jabatan, jelasnya.

"KPK sangat cermat dalam mengawasi sektor-sektor strategis yang rawan korupsi, kami berharap nantinya pejabat yang ada di Bengkalis untuk lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan, dan sumber dana. Apalagi yang bersumber dari APBD," tutupnya.

Turut Hadir, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Jondi Indra Bustian, Plt Kepala Inspektur, Suparjo, Kepala Dinas Pendapatan Dearh, Imam Hakim, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Aulia.***

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
BKN Temukan 2.357 ASN Terbukti Korupsi Masih Aktif dan Terima Gaji
Demo Mahasiswa di Kantor DPRD Kota Malang Rusuh
Hanya 4 Anggota DPRD Kota Malang yang Belum Tersangka KPK
Enggan Tangani Pengaduan LSM, Inlaning Laporkan Kejari Kampar ke Asisten Pengawas
Nur Mahmudi Tersangka Korupsi, PKS: Biar Hukum yang Mengurus

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad