Home  / Pemerintahan
FITRA: 9 Item Kegiatan Ini Sedot APBD Riau Hingga Rp114 Miliar Lebih
Selasa, 13 Februari 2018 | 08:19:55
PEKANBARU, riaueditor.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kembali menyorot pemborosan pemprov Riau dalam menggunakan anggaran belanja. Setidaknya ada 9 item kegiatan menyedot dana APBD 2018 hingga Rp114 miliar lebih.

Koordinator FITRA Riau Usman mengatakan, dalam catatannya pemprov Riau belum maksimal melakukan penghematan dalam perencanaan APBD tahun 2018. Hal itu dapat dilihat dari beberapa item anggaran yang dinilai belum efisien. 

Menurutnya, pemprov semestinya dapat menghemat anggaran untuk belanja-belanja tersebut. Tahun ini, melalui APBD 2018 terdapat 9 item anggaran Provinsi Riau yang masih menyedot APBD Provinsi hingga mencapai 114 miliar. Selain belanja perjalanan dinas, makan dan minum pejabat, juga ada anggaran lainnya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan. Bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah.

"Jika dibandingkan tahun 2017, 8 dari 9 item anggaran tersebut memang mengalami penurunan alokasi, hanya saja ada satu item anggaran yang meningkat yaitu pembangunan gedung kantor pemerintah, peningkatannya hingga mencapai 100% dari tahun sebelumnya," jelasnya Usman, Selasa (13/2/2018).

Usman mengatakan item-item belanja tersebut pada prisipnya terjadi penurunan dari alokasi belanja tahun 2017. Akan tetapi Fitra Riau menilai bahwa anggaran tersebut semestinya dapat diefisienkan lagi agar tidak menganggu belanja untuk kepentingan pelayanan publik lainnya. Seperti anggaran infrastruktur tahun 2018 berkurang hampir 50% dari belanja tahun 2017.

Selain itu juga anggaran untuk pembangunan gedung sekolah, tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp156,7 miliar, tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar Rp124,4 milyar. “Sebenarnya jika anggaran itu direncanakan lebih efisien maka alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar dapat ditutupi,” terangnya.

Dikatakan dia, salah satu yang mesti diefisienkan seperti perjalanan dinas, pemprov mestinya lebih detail dalam merencanakan perjalanan dinas. Hampir semua kegiatan yang ada di APBD seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah. 

"Meskipun jika dilihat dari tujuan kegiatan tersebut untuk dilakukan di dalam daerah, akan tetapi tertera alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah. Hal-hal yang begitu tentunya mesti diperhatikan, khususnya bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam proses penyusunan yang merangkum dari masing-masing OPD," tukasnya.

Dia menambahkan, kasus yang terjadi di Dinas Dispenda Riau yang menjerat beberapa pejabat dalam kasus perjalanan dinas tentunya menjadi pelajaran, bahwa anggaran perjalanan dinas sangat mudah untuk dimanipulasi.

"Salah satu yang juga menjadi perhatian adalah alokasi anggaran untuk Kepala daerah (KD) dan wakil kepala daerah (WKD). Tahun 2018 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12,1 miliar, dengan 7 item anggaran. Mulai dari perjalanan dinas hingga peningkatan pelayanan rumah tangga. Meskipun kondisinya sama yaitu ada penurunan dari Rp14,7 miliar menjadi Rp12,1 miliar," ungkapnya. ***

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kloter Akhir Tiba, Seluruh Jamaah Haji Indonesia Sudah Berada di Tanah Suci
Anggaran Defisit, Sekda Sebut Riau Alami Masa Sulit
121 Titik Panas Terdeteksi di Pulau Sumatera, 65 di Riau
Polda Riau Ungkap 2 Kasus Narkoba, Barang Bukti 7 Kg Sabu di Jalan Lintas Duri Dumai
Kapolda Riau Dimutasi, Wakapolda Jawa Timur Jadi Kapolda Riau

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad