Home  / Pemerintahan
Utamakan Biaya Makan Minum, Anggaran Infrastruktur Pemkab Inhu 2018 ‘Terjun Bebas’
Senin, 8 Januari 2018 | 19:21:33
ilustrasi
RENGAT, riaueditor.com - Anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada tahun 2018 hanya berkisar 59 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 147 miliar. Sementara untuk kebutuhan biaya makan minum pejabat dan kebutuhan seremonial lainnya pemkab Inhu menganggarkan 40 miliar lebih di APBD 2018 ini.

Anggaran yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Inhu TA 2018, hanya dianggarkan Rp31 Milyar lebih yang bersumber dari APBD dan Rp28 Milyar bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) atau dengan total sekitar Rp59 Milyar.

Hal tersebut ‘terjun bebas’ dibanding 2017 lalu yang secara keseluruhan yakni APBD dan DAK dengan total pada Dinas PUPR Kab Inhu senilai Rp147 Milyar lebih. 

Hal itu diakui oleh Plt Kadis PUPR Kab Inhu, Ir Yelpidar “Benar, anggaran belanja pembangunan di Dinas PUPR hanya sebesar Rp59 Milyar lebih,” ujar Yelpidar saat dikonfirmasi melalui selulernya kemarin.

Menurutnya, anggaran ini untuk empat bidang yang ada di Dinas PUPR. Sehingga dari anggaran tersebut tetap ada untuk pembangunan jalan, gorong-gorong, tetapi tidak ada untuk pembangunan jembatan.

Dikatakannya juga, anggaran tersebut berkurang dibanding 2017 lalu, mencapai Rp147 Milyar lebih. 

“Ini semua tidak lain akibat keterbatasan anggaran. Sehingga pembangunan yang ada dapat dilakukan secara bertahap,” akunya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Inhu, Suroto, saat dikonfirmasi awak media ini membenarkan anggaran di Bagian Umum Setdakab Inhu mencapai Rp40 Milyar yang bersumber dari APBD 2018. 

“Saya tidak tahu pasti jumlahnya, yang jelas dari anggaran yang diajukan saat pembahasan beberapa waktu lalu, Bagian Umum mengajukan lebih dari Rp40 Milyar. Bahkan sudah sempat dikurangi sekitar Rp4 Milyar,” ungkapnya.

Sementara, anggaran yang diposkan pada Bagian Umum Setdakab Inhu merupakan kegiatan seremonial berupa biaya makan minum untuk pejabat Pemkab Inhu seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta pejabat lainnya. Suroto mengaku lupa point point apa saja yang dicoret pada bagian umum kala dilakukannya pembahasan itu.

Dilanjutkannya juga, saat pembahasan itu, Komisi I mengurangi anggaran pada Bagian Umum dengan harapan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga melalui pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. 

“Ternyata pengurangan anggaran pada Bagian Umum tersebut tidak dapat pula dialihkan untuk infrastruktur. Sehingga anggaran yang sudah dikurangi itu menjadi silva,” terangnya.

Terpisah, Plt Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal MSi mengatakan, anggaran pada Dinas PUPR dinilai sudah memadai dengan kondisi keuangan saat ini. Bahkan penganggaran pada Dinas PUPR sudah mengacu kepada proporsional. 

“Penganggaran pada Dinas PUPR sudah seimbang dengan jumlah anggaran pada APBD,” jelasnya singkat. (zap)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kominfo Belum Bagikan Anggaran, Wartawan Pelalawan ‘Gegana’
DPRD Nilai, 20 Persen Anggaran Pendidikan di APBD Dinilai Tak Cukup
Polres Inhu Amankan Dua Pelaku Aborsi
Fahri: Anggaran Gedung DPR Dipakai untuk Acara IMF
Pengedar Sabu di Inhu Ditangkap Saat Akan Transaksi

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad