Home  / Parlemen
Terungkap Saat Hearing Komisi I DPRD Rohul,
500 Hektar HGU PT SJI Nusa Coy Ternyata Tanah Pusaka Suku Melayu Besar
Jumat, 27 Juli 2018 | 21:08:41
ist.
Ketua Komisi I DPRD Rohul, Mazril dan Wakil Ketua Zulfahmi dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ridarmanto SIp, Lurah Kota Lama Aly Yusuf, perwakilan pucuk suku Melayu Besar Kota Lama, H Nazaruddin dan Tarmilin, dan HRD Direksi Manajemen PT SJI Coy Kandar saat hearing bersama Komisi I DPRD Rokan Hulu, Riau, Kamis 26 Juli 2018.
ROHUL, riaueditor.com - Hearing Komisi I DPRD Rokan Hulu (Rohul) dengan Manajemen PT Sumber Jaya Indah (SJI) Nusa Coy dan puluhan pucuk suku, anak kemanakan Suku Melayu Besar Kelurahan Kota Lama, terkuak bahwa 500 hektar dari 4 ribuan lebih izin Hak Guna Usaha (HGU) PT SJI Nusa Coy merupakan tanah pusaka.

Suku Melayu Besar dari Luhak Kunto Darussalam itu, mengklaim 500 hektar lahan yang berada di atas izin HGU perusahan perkebunan sawit itu merupakan tanah pusaka 274 Kepala Keluarga (KK) milik anak, cucu, kemanakan warga suku Melayu Besar sejak 30 tahun sebelum PT SJI Nusa Coy berdiri.

Informasi yang diperoleh dari perwakilan suku Melayu Besar Kota Lama, H Nazaruddin menceritakan awal mula masuknya tanah pusaka seluas 500 hektar ke dalam izin HGU perusahaan terjadi tahun 1991, pada masa itu Kota Lama masih wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kampar.

Saat itu, kata Nazaruddin tim inventarisasi tingkat II Kampar melakukan inventarisasi, dan oleh tim itu sendiri dinyatakan tanah pusaka seluas 500 hektar itu belum memiliki izin dari Gubernur Riau untuk melakukan inventarisasi.

Kendati demikian, mereka tetap bertahan kalau lahan 500 hektar itu merupakan hak sebanyak 274 KK anggota Suku Melayu Besar Kota Lama. Dimana, sejak tahun 1991 lahan sudah diduduki perusahaan, tanpa ada kompensasi terhadap mereka.

Nazaruddin mengulas, lahan yang diklaim sebagai lahan pusaka yang sudah ditanami perkebunan sawit itu sempat dipanen. Waktu itu, sambungnya mereka sempat diamankan di Polres Kampar, tapi setelah menunjukkan dokumen yang dimiliki, persoalan itu dinyatakan tidak dapat diproses hukum

"Kami tunjukkan dokumen surat Bupati dan BPN Kampar kepada Kapolres, Dandim yang menjabat masa itu. Setelah melihat dokumen itu, baru lah kami dilepas, karena persoalan itu tidak dapat diproses hukum," terang mantan Datuk Bendahara Kelurahan Kota Lama ini kepada wartawan usai hearing di Komisi 1 DPRD Rohul, Kamis 26 Juli 2018.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Rohul, Mazril dan Wakil Ketua Zulfahmi, juga dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ridarmanto SIp, Lurah Kota Lama Aly Yusuf, perwakilan pucuk suku Melayu Besar Kota Lama, H Nazaruddin dan Tarmilin, dan HRD Direksi Manajemen PT SJI Coy Kandar.

Dalam hearing Komisi I DPRD yang berangsur sekitar dua jam lebih itu, belum menemukan titik kesepakatan dari kedua belah pihak. Dimana pihak perusahaan juga tetap bersikukuh, bahwa izin HGU yang diterima dari Panitia B tidak dinyatakan bersengketa dengan pihak mana pun.

HRD Direksi Manajemen PT SJI Coy Kandar mengaku, pihaknya belum bisa memutuskan apa yang menjadi tuntutan suku Melayu Besar Kota Lama. Dia berdalih akan mempelajari terlebih dahulu legal standing HGU yang dikeluarkan Panitia B. "Dasar pegangan kami adalah legal standing HGU yang dikeluarkan panitia B," cetus Kandar.

Panitia B yang dimaksudnya adalah, panitia bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU).

Kandar menyampaikan, akan memberikan hasil analisa perusahaan pada hearing selanjutnya tanggal 3 September 2018 mendatang. Jadi, kita tunggu saja apa hasil pertemuan selanjutnya.

"Selama 26 tahun mengelola HGU perkebunan kelapa sawit tidak pernah terdengar ada tanah yang sengketa," sebut Kandar yang mengaku baru menjabat selama tiga tahun.

Kendati, tidak mendapat kepastian apakah tuntutan akan diterima pihak perusahaan, tidak membuat pucuk suku Melayu Besar Kota Lama bergeming memperjuangkan hak atas tanah pusaka. Apalagi, H Nazaruddin satu-satunya saksi hidup dari 19 orang yang ikut memperjuangkan tanah pusaka suku itu.

"Kami mendengar tahun 2021, izin HGU PT SJI Nusa Coy akan berakhir, sebelum diperpanjang, kami minta perusahaan mengeluarkan 500 hektar tanah pusaka suku. Dan kepada Pemkab Rohul kami berharap, tidak mengeluarkan izin diatas lahan 500 hektar tersebut," tegas H Nazaruddin mengaku komit akan terus memperjuangkan hak anggota sukunya.

Dari hearing di ruang komisi 1 DPRD itu juga terkuak, bahwa selama 26 tahun beroperasi di Kecamatan Kunto Darussalam, PT SJI Nusa Coy belum membangun kemitraan Pola KKPA terhadap masyarakat tempatan.

Dikutip dari laman Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013, yang menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007, apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya, dimana areal lahan diperoleh dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.

"Bukan hanya pola kemitraan yang belum terbangun, CSR perusahaan juga belum maksimal dirasakan masyarakat," tegas Lurah Kota Lama, Aly Yusuf menjawab awak media.

Mirisnya, informasi dari sumber terpercaya koran ini menyebut, upah karyawan perusahaan juga belum sesuai aturan pemerintah baik UMR, UMK.

"Saya tidak mau menjawab soal upah, itu urusan Disnaker, bukan urusan saya. Dan itu pun harus ada surat Disnaker," kata Kandar dengan sedikit nada egois. Dan dia mengaku, dalam penggajian karyawan sesuai Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebesar 2.617.500. (mcr)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Panglima TNI Terima Audiensi Dirut PT. Bank Mandiri
5 Masjid Berarsitektur Unik Ini Hanya Akan Anda Jumpai di Indonesia
Helikopter Dauphin -HR-3601 perkuat Satgas MTF TNI di Lebanon
TNI Kirim Helikopter Dauphin AS 365 N3 HR-3601 Dukung Satgas Misi PBB

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad