Home  / Parlemen
Kegiatan Pembangunan Harus Adil, Karena Setiap Wilayah Berkontribusi Sama
Senin, 9 Oktober 2017 | 22:20:19
Diskominfo Kampar
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Maju Marpaung SH saat menyampaikan pandangan Fraksi pada acara rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (9/10/2017).
BANGKINANG, riaueditor.com - Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2017, Senin (9/10/2017) berlangsung lancar.

Kendati begitu, beberapa Fraksi DPRD Kampar memberikan kritikan dan masukan terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kampar, A. Fikri.

Hampir seluruh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kampar mengharapkan agar pihak pemerintah Kabupaten Kampar terus menggali peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui satuan kerja (Satker) yang ada.

Begitu juga dalam rangka pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang tidak lama lagi dilaksanakan, diharapkan pemerintah Kabupaten Kampar bisa bersikap netral dan mensukseskan pelaksanaan suksesi tersebut.

Pada pelaksanaan Porprov ke-IX tahun 2017 pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat mensukseskan agenda tersebut sekaligus dapat memanfaatkan momen tersebut menjadi ajang promosi di Kabupaten Kampar, dan berharap agar pemerintah Kabupaten Kampar dapat menggunakan Dan melaksanakan setiap anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang ada.

Hal menarik perhatian awak media saat Fraksi Golkar melalui juru bicara Fraksi, Sri Wahyu Setia Ningsih menyampaikan hendaknya pembahasan Ranperda APBD Perubahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan berlaku.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan Kampar melalui juru bicara Fraksi, Maju Marpaung SH dalam pandangan fraksinya mengingatkan, bahwa permasalahan pendapatan daerah dari anggaran APBN seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kampar.

Dengan belum tertampungnya semua aspirasi masyarakat, mau tidak mau Pemda Kampar darus dapat berlaku adil dalam setiap pembangunan daerah. "Tidak boleh terjadi penumpukan kegiatan pembangunan di wilayah tertentu, karena semua wilayah telah memberikan kontribusi yang sama bagi daerah," ujar Maju. (Syailan Yusuf)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Bupati Buka Ijtima’ Dan Musyawarah Daerah Besar Ulama IV MUI
PDI Perjuangan Kampar Solidkan Barisan Sonsong Tahun Penentuan
Terjaring OTT, Kasatpol PP Kampar dan Bawahan Diperiksa
Jabat Kadis PUPR, Afdal Pamit Dengan Diskominfo dan Persandian Kampar
73 Pejabat Kampar Dilantik

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad