Home  / Nasional
Waduh, Bakomubin Akan Somasi Ali Ngabalin karena Ini
Sabtu, 8 September 2018 | 17:25:50
(Doc. Net)
Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin
JAKARTA – Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (BAKOMUBIN) berencana untuk melakukan somasi kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.

Ali yang kini menjadi pejabat publik Kantor Staf Presiden, dalam banyak kesempatan memang berkali-kali menyatakan dirinya adalah Ketum BAKOMUBIN.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen BAKOMUBIN, KH Abdurrahman Tardjo. Menurutnya, rencana somasi dilakukan agar organisasi tidak terseret-seret pada kegiatan politik praktis.

"BAKOMUBIN juga sudah mengambil langkah-langkah hukum yang diwakili oleh Egie Sudjana dan tim," ungkap dia dalam Rapat Kerja BAKOMUBIN di Ponpes Darun Najah, Jakarta Selatan, Sabtu (8/9/2018).

Dikonfirmasi bersamaan, Ketua Umum DPP BAKOMUBIN, KH Tatang M. Natsir mengungkapkan, klaim sepihak tersebut sama sekali tidak berdasar dan menyalahi ketentuan dalam AD/ART serta keputusan Majelis Syuro Nasional.

"Di sisi lain, dia justru menunjukkan keberpihakan yang berlebihan terhadap salah satu bakal Capres. Dalam ucapan dan prilakunya, Ali pun menunjukkan tidak sesuai dengan tuntunan Islam dan akhlaqul karimah," ujar dia.

Menurut Kyai Tatang, Ketua Umum BAKOMUBIN tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan menjadi pengurus atau anggota partai politik. Bahkan, kata dia, Ketum juga dilarang menggunakan BAKOMUBIN sebagai kendaraan tujuan politik praktisnya.

"Saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat pengurus DPP tentang keputusan Majelis Syuro Nasional. Kita harus melihat keputusan para guru yang duduk di MSN sebagai upaya menjaga netralitas organisasi dari kepentingan politik jangka pendek dan sesaat. Kita berkewajiban menjaga BAKOMUBIN sebagai sarana dakwah untuk tetap berkhidmat kepada umat," sebut Kyai Tatang.

Namun begitu, ia menjelaskan tidak ada larangan bagi pengurus dan anggota BAKOMUBIN lainnya untuk bergabung menjadi kader parpol.

"Ketentuan ini dibuat dengan pertimbangan posisi bukan Ketum tidak akan memberi pengaruh dominan dan vital terhadap organisasi. selain itu, juga untuk tetap menghormati hak-hak politik pengurus dan anggota," pungkas dia.


(sumber: jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Tiga Jaksa Senior Siap Garap Perkara Dugaan Penipuan Rp150 M eks Wagub Bali
KPK Tahan Dirut PT MRC dan Mantan Kadis PU Bengkalis
Kabidum Puspen TNI Tutup Pelatihan Kamera Video Jurnalistik
Kebakaran Hutan, Ribuan Warga Australia Dievakuasi
Pengurus DPC GANN Bengkalis Ucapkan Selamat Pengukuhan AJOI Priode 2018-2022

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad