Home  / Nasional
BKN Temukan 2.357 ASN Terbukti Korupsi Masih Aktif dan Terima Gaji
Jumat, 7 September 2018 | 13:16:48
ist.
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada 2.674 PNS yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau terbukti melakukan korupsi. Namun, dari 2674 PNS yang terbukti korupsi, baru sekira 317 PNS yang dipecat. Sementara sisanya, 2.357 PNS masih aktif bekerja.

"Rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat berjumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan," kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menggelar konpers bersama KPK, Selasa, 4 September 2018.

Bima mengatakan pihaknya, bakal terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkaranya telah inkrah.

Menurutnya, untuk saat ini merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu, namun masih belum dipecat.

"Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional," tuturnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memblokir 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dengan pemblokiran ini, ribuan PNS tersebut dipastikan tidak bisa naik pangkat.

"Per hari ini, 2.357 orang PNS/ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi hingga inkracht (kasusnya) telah diblokir seluruhnya oleh BKN," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Walaupun sudah diblokir oleh BKN, Febri mengakui, para PNS korup itu belum dipecat dan masih menerima gaji dari negara. Untuk itu, KPK mendorong agar ribuan PNS korup tersebut segera diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat.

"Jadi, sekitar 2.357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh PPK masing-masing," jelasnya.

Febri menegaskan, pemecatan terhadap para PNS korup ini penting dilakukan untuk mencegah kerugian keuangan negara yang lebih besar. Namun, kata Febri, pemecatan terhadap PNS korup menjadi tanggung jawab kementerian atau kepala daerah masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Sesuai dengan pernyataan Mendagri sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada kepala daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan PNS yang telah menjadi PNS korupsi tersebut," tegasnya.

Berdasarkan data dari BKN, terdapat 2.357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.? Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat hanya sekira 317 orang.

PNS korup ini berasal dari 14 daerah yakni Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Manokwari. (sp/red)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sesuai Surat BKN, Bupati Kuansing Segera Eksekusi ASN Terpidana Korupsi
KPK Telusuri Peran Sofyan Basir dalam Kasus Suap PLTU Riau-1
Besok, KPK Periksa Deddy Mizwar Terkait Dugaan Suap Meikarta
Peduli HAM, Bupati Bengkalis Terima Penghargaan dari Menkumham Yasonna Laoly
Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba, Personil Polresta Pekanbaru Terima Reward dari Masyarakat

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad